INDORAYA – Pemerintah pusat akan melakukan evaluasi secara besar-besaran terhadap tata ruang di wilayah Sumatera pascabencana yang melanda tiga provinsi di pulau tersebut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan evaluasi akan dimulai segera setelah masa tanggap darurat selesai.
Menurut Nusron, langkah ini diperlukan untuk memastikan pola ruang di daerah terdampak benar-benar sesuai dengan ketentuan sehingga risiko bencana bisa ditekan.
“Setelah tahap tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang,” ujarnya usai menghadiri acara Indonesia Punya Kamu di Gedung Muladi Dome Kampus Universitas Diponegoro Semarang, Selasa (2/12/2025).
Ia menjelaskan, mekanisme evaluasi akan dilakukan menyeluruh mulai dari level RT, RW, kabupaten, kota, hingga provinsi, termasuk peninjauan ulang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Langkah ini, kata Nusron, mengikuti pola yang pernah diterapkan saat penanganan banjir Jakarta, di mana pemerintah melakukan konsolidasi lintas administrasi.
“Kami selalu cepat konsolidasi untuk review RT, RW-nya semua,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.
Terkait isu yang berkembang di media sosial bahwa bencana di Sumatera dipicu oleh maraknya ilegal logging atau pembalakan liar, pihaknya memilih tidak berspekulasi. Ia menegaskan pemerintah hanya akan berbicara berdasarkan data.
“Saya enggak mau menduga-duga. Yang penting faktualnya dulu dan saya pelajari dulu,” tegas Nusron.
Untuk proses revisi tata ruang, kementeriannya akan menggandeng berbagai pihak, dari pemerintah daerah hingga kementerian terkait.
“Biasanya provinsi, kabupaten/kota, dan lintas sektoral. Mendagri kita undang, semua kita undang,” ujar Mantan Anggota DPR tersebut.
Evaluasi tata ruang ini diharapkan menjadi langkah preventif agar mitigasi bencana di masa mendatang lebih efektif dan pembangunan wilayah tetap sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan.
Sementara berdasarkan laporan BNPB hingga Selasa (2/12/2025) sore, jumlah korban meninggal dunia terdampak banjir bandang hingga tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tercatat sebanyak 712 orang. Sebanyak 507 orang masih dilaporkan hilang, korban terluka 2.564 orang.
Rinciannya, sebanyak 218 orang meninggal di Aceh dan 227 orang masih hilang. Di Sumatera Barat, 193 meninggal dunia dan 117 orang masih hilang. Di Sumatera Utara, dilaporkan korban meninggal dunia sebanyak 301 orang dan 163 orang masih hilang.
Selain itu, total rumah rusak akibat bencana di 3 provinsi di Pulau Sumatera sebanyak 3.600 rusak berat, 2.100 rusak sedang, dan 3.700 rusak ringan. BNPB juga melaporkan sebanyak 323 fasilitas pendidikan rusak dan 299 jembatan rusak.
