INDORAYA – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mencatat, produksi sampah di Jawa Tengah sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 6 juta ton. Namun, dari jumlah itu, baru 41 persen yang berhasil dikelola secara optimal.
Kepala DLHK Jawa Tengah, Widi Hartanto mengatakan, rendahnya angka pengelolaan sampah dipengaruhi masih banyaknya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menggunakan sistem open dumping.
“Kalau timbulannya kurang lebih sekitar 6 juta ton dalam satu tahun 2025,” ujar Widi saat dikonfirmasi Indoraya.news, Selasa (20/1/2026).
Ia menjelaskan, dari total timbulan sampah ini, sebagian masuk dalam skema pengurangan, sebagian lagi dibawa ke TPA maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Namun sistem open dumping membuat pengelolaan tersebut belum bisa dihitung secara maksimal.
“Kalau seluruh TPA sudah landfill, persentase pengelolaan bisa mencapai 60 persen. Tapi karena masih open dumping, jadinya tercatat 41 persen,” jelas Widi.
Saat ini terdapat sekitar 46 TPA di Jawa Tengah. Sebagian besar masih dalam proses perbaikan menuju controlled landfill dan sanitary landfill.
Untuk itu, DLHK Jateng mendorong transformasi TPA menjadi TPST agar sampah tidak hanya ditimbun, tetapi juga diolah.
“Kita dorong TPA bertransformasi menjadi TPST, sehingga ada sistem mesin untuk mengolah sampah,” kata Widi.
Melalui TPST, sampah organik diarahkan menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dipilah untuk didaur ulang. Dengan pola tersebut, sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu.
Selain itu, DLHK juga mengembangkan TPST berbasis Refuse Derived Fuel (RDF), khususnya di wilayah yang berdekatan dengan pabrik semen.
“Untuk daerah dekat pabrik semen, sampah bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar substitusi industri,” ujarnya.
Pemprov Jateng menargetkan pengelolaan sampah dapat meningkat secara bertahap hingga 51 persen pada tahun 2026.
