INDORAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) tengah menggulirkan rencana penerapan sistem sekolah enam hari untuk jenjang SMA/SMK. Rencana tersebut memunculkan beragam tanggapan dari guru hingga para siswa.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan bahwa pihaknya memilih berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat sebelum mengambil sikap.
Langkah itu dilakukan agar setiap kebijakan dapat diputuskan secara cermat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kita sudah berkoordinasi dengan pusat,” kata Agustina, Kamis (27/11/2025).
Agustina menegaskan bahwa kebijakan di bidang pendidikan tidak boleh dirumuskan secara terburu-buru. Ia menilai setiap perubahan harus melewati proses kajian mendalam agar benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan keluarganya.
Perempuan yang merupakan alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tersebut menambahkan bahwa Pemerintah Kota Semarang tetap membuka peluang terhadap berbagai bentuk pembaruan, termasuk kemungkinan penerapan sistem belajar enam hari untuk PAUD, TK, SD, hingga SMP.
Ia menjelaskan bahwa setiap keputusan tetap harus melalui analisis dari Bappeda dan Pemkot Semarang sebelum dikoordinasikan lebih lanjut kepada pemerintah pusat untuk memastikan kebijakan tetap selaras.
“Yang jelas, harus ada kajian mendalam dari Bappeda sebelum mengambil keputusan,” ujarnya.
Jika sistem enam hari kembali diterapkan, menurut Agustina, pihak sekolah perlu menyediakan kegiatan tambahan yang mendukung perkembangan anak di luar jam pelajaran.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi siswa untuk mengikuti aktivitas positif dan bermanfaat.
“Anak-anak bisa mengikuti kegiatan sore yang positif, seperti mengaji atau les menari,” ucapnya.
Aktivitas-aktivitas ini dinilai dapat memperkaya pengalaman siswa serta membekali mereka dengan kemampuan tambahan.
“Ini bisa jadi keterampilan tambahan dan menghindarkan mereka dari hal-hal negatif,” jelasnya.
