INDORAYA — Upaya memperkuat ekonomi daerah tidak bisa hanya bergantung pada investasi besar atau industri manufaktur, tetapi juga harus berangkat dari desa. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan bahwa produk-produk unggulan desa harus menjadi prioritas pengadaan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar rantai nilai ekonomi tidak terus terpusat di perkotaan.
Menurut Pimpinan DPRD Jateng dari fraksi Partai Gerindra yang akrab disapa Heri Londo itu, selama ini BUMD di Jawa Tengah masih banyak bergantung pada pemasok dari luar daerah. Padahal, desa-desa memiliki potensi besar di sektor pangan, kerajinan, hingga bahan baku industri.
“Kita sering bicara soal kemandirian ekonomi, tapi lupa mulai dari dalam. Kalau BUMD mau mencontohkan keberpihakan pada produk lokal, maka uang rakyat akan berputar di daerah sendiri,” terang Heri.
Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, kata Heri, hingga pertengahan 2025 terdapat 141.854 unit UMKM aktif dan lebih dari 1.200 desa wisata dan desa tematik yang memproduksi berbagai komoditas unggulan. Mulai dari kopi Wonosobo, gula kelapa Banyumas, tembakau Temanggung, hingga olahan bambu dari Jepara. Namun, kontribusi sektor desa terhadap rantai pasok daerah baru sekitar 32%, karena keterbatasan akses pasar dan rantai distribusi yang panjang.
“BUMD harus jadi motor integrasi ekonomi lokal, bukan sekadar entitas bisnis,” tegas Heri.
Ia mencontohkan, BUMD pangan bisa bermitra dengan koperasi petani lokal untuk menyerap hasil pertanian secara langsung tanpa perantara besar.
“Kita bisa bentuk sistem kontrak pembelian produk lokal agar petani punya kepastian harga, sementara BUMD mendapat pasokan stabil dengan biaya lebih efisien,” katanya.
Selain aspek ekonomi, Heri menekankan bahwa pengutamaan produk desa adalah bagian dari strategi pemerataan sosial. Ia menilai, ketika rantai nilai diperkuat dari desa, maka kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh kelompok menengah perkotaan.
“Desa bukan objek pembangunan, tapi subjek yang menggerakkan ekonomi rakyat. BUMD wajib menjadi jembatan yang memuliakan hasil kerja warga desa,” ujarnya.
Heri juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat kemitraan antar-desa dan BUMD lintas sektor, terutama pada bidang energi terbarukan, pertanian organik, serta industri kecil menengah. Ia menilai kerja sama semacam ini bisa menciptakan “ekosistem rantai nilai lokal” yang saling menopang.
“Desa bisa jadi pemasok bahan mentah, BUMD bisa bantu pengolahan dan pemasaran. Ini simbiosis yang sehat,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Heri meminta agar BUMD membuka ruang inovasi dan digitalisasi bagi pelaku usaha desa.
“Zaman sudah berubah. Produk desa tidak cukup bagus saja, tapi juga harus bisa bersaing di platform digital. BUMD bisa bantu dalam hal branding, sertifikasi halal, dan packaging,” jelasnya.
Terakhir, Heri mengatakan bahwa penguatan rantai nilai lokal bukan semata kebijakan ekonomi, tetapi juga gerakan kedaulatan daerah.
“Kalau uang daerah berputar di desa, maka desa akan hidup, kota akan tumbuh, dan Jawa Tengah akan mandiri. Itulah wajah ekonomi rakyat yang kita cita-citakan,” pungkasnya.
