INDORAYA – DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengingatkan pemerintah untuk serius menyiapkan strategi dalam menghadapi krisis pangan yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 mendatang.
Isu ini juga menjadi isu strategis di forum G20 di Bali, yang dihadiri petinggi-petinggi negara-negara di hampir seluruh belahan dunia.
Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko menyebut bahwa krisis pangan saat ini menjadi isu global yang akan mengancam negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Maka dari itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk menyusun langkah dan strategi dalam menyiapkan ketahanan dan ketersediaan bahan pangan untuk menjamin kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Pemerintah segera memikirkan ini mulai dari sekarang, jangan menunggu terjadi dulu. Harus dipikirkan mulai sekarang, bagaimana langkah dan strateginya agar pangan tetap aman dan tersedia untuk masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, tanda-tanda adanya krisis pangan kini mulai terlihat. Mulai dari perubahan iklim yang berdampak pada gagalnya produksi pertanian serta harga beberapa komoditas yang mulai naik di beberapa waktu terakhir.
“Sekarang ketersediaan bahan pokok mulai ada kelangkaan dan masyarakat mulai kesulitan mendapatkannya. Ini harus diperhatikan, faktor-faktor dan dampaknya perlu dikaji secara matang untuk kemudian dijadikan road map ke depan,” lanjut Heri.
Sejumlah skema harus dirancang, mulai dari optimalisasi musim tanam, peningkatan stok produksi, intervensi harga, hingga diversifikasi makanan. Menurutnya, hal tersebut menjadi upaya mewujudkan ketahanan pangan.
Jateng Merespon
Heri menyebutkan, Jateng bisa menjadi wilayah yang memiliki kekuatan yang bisa menghadapi ancaman krisis pangan. Pasalnya Jateng menjadi sumber berbagai komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan kedelai.
“Namun ini bukan menjadi jaminan ya, karena kita juga harus melihat kondisi saat ini, cuacanya, musimnya bagaimana. Belum lagi masalah lain seperti subsidi pupuk petani yang dibatasi,” ujar Politisi Partai Gerindra tersebut.
Heri juga mendorong dinas-dinas di lingkup Pemprov Jateng untuk bisa bekerja sama menciptakan ketahanan pangan. Yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Ketahanan Pangan.
“Produksi komoditas pertanian dan perkebunan harus dipastikan, jangan sampai petani gagal panen. Harganya juga harus stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” ungkap Heri Pudyatmoko.
Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Universitas Gajah Mada Jaka Widada mengungkapkan ancaman krisis pangan di Indonesia sudah mulai terasa dalam beberapa waktu terakhir. Tanda-tandanya pun mulai terlihat.
“Ditandai dengan iklim yang tidak menentu, hujan ekstrem, bencana alam dan lain lain. Akibatnya, petani gagal panen karena kebanjiran, kekeringan, atau hama dan penyakit. Itu sebenarnya tanda-tanda krisis pangan akan terjadi,” kata Jaka. [Adv-Indoraya]