INDORAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah memetakan daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor memasuki musim penghujan tahun 2024 ini.
Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi mengatakan, wilayah Pantai Utara (Pantura) rawan terjadi banjir karena mendapat limpahan air dari hulu. Sementara Jateng bagian pegunungan rawan longsor.
Potensi luas bahaya tanah longsor secara keseluruhan di 35 kabupaten/kota di Jateng ialah 1.020.772 hektare. Kabupaten Banjarnegara memiliki kerawanan longsor paling tinggi karena hampir 70 persen lahannya masuk kategori rentan.
Sedangkan untuk potensi daerah rawan banjir di Jateng ialah wilayah Demak, Kota Semarang, Pekalongan, dan daerah Pantura lainnya. Selain daerah itu, wilayah pesisir serta kabupaten/kota yang memiliki daerah aliran sungai (DAS) juga rawan banjir, seperti Pati, Kudus, Klaten, dan Pekalongan.
“Sebetulnya, kalau dikatakan banjir longsor itu kalau yang longsor itu jelas daerah pegunungan,” ungkap Bergas, belum lama ini.
Dia berkata, perlu sinergi bersama dalam penanganan bencana. Baik itu dari BPBD, BBWS, BMKG, juga masyarakat. Dengan demikian mitigasi bisa dilakukan lebih baik.
“Dari Pusdataru tadi ada pompa, ada peralatan-peralatan sarpras, yang bisa digerakkan, kaitan kalau terjadinya banjir kan begitu. Ini sifatnya kan koordinasi, nembung, sekaligus saling memahami situasi kondisi nih real seandainya itu terjadi di lapangan,” imbuhnya.
Pihaknya juga melakukan pemeliharaan tanggul-tanggul yang kritis. Bersinergi dengan BBWS dan Pusdataru, pihaknya melakukan susur sungai memastikan tanggul kuat ketika terjadi kenaikan air saat hujan lebat.
Sehingga kejadian jebolnya tanggul Sungai Wulan di Kudus yang menyebabkan banjir bandang seperti awal tahun lalu tidak lagi terulang di akhir tahun 2024 ini.
“Kemarin kita diundang bersama untuk rapat dengan BBWS, diharapkan nanti rekan-rekan BBWS tentunya itu bisa melakukan susur sungai,” beber Bergas.
Lebih lanjut pihaknya mengimbau kepada BPBD kabupaten/kota untuk mengecek dan melaporkan tanggul-tanggul kritis di wilayahnya. Sehingga penanganan darurat sementara bisa segera dilakukan.
“Kami dari BPBD juga meminta kepada teman-teman BPBD kabupaten/kota bersama relawan juga menginformasikan kalau ada wilayah sungai yang dikatakan rawan untuk diperhatikan oleh temen-temen BBWS atau Pusdataru diinformasikan,” tandas Bergas.
