INDORAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuhnya terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan melalui peluncuran 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbasis pesantren.
Program ini diinisiasi oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi tiga juta santri di seluruh Indonesia.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyebut program tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemprov Jateng dalam memperluas akses layanan gizi, terutama bagi anak-anak usia sekolah dan santri.
“Kalau untuk pesantren sudah dilaunching tentu kita support. Untuk sekolah kami mengusulkan agar bisa melibatkan kantin, tapi pusat mensyaratkan satu dapur harus bisa layani 3.000 – 3.500 paket. Itu tidak bisa dipenuhi basis sekolah,” ujarnya usai rapat paripurna di Gedung Berlian DPRD Jateng, Selasa (27/5/2025).
Pesantren dianggap lebih siap menjadi basis dapur MBG karena sudah terbiasa menyediakan kebutuhan makan harian bagi para santri dalam jumlah besar. Sebaliknya, sekolah formal memiliki keterbatasan jumlah siswa untuk memenuhi syarat minimum ini.
Di Jateng, Pemprov telah menjalankan program kantin sehat di sejumlah sekolah, terutama SMA/SMK. Ini akan diintegrasikan ke dalam skema MBG. Namun keterbatasan kapasitas membuat usulan ini belum dapat direalisasikan sepenuhnya.
Guna mempercepat pelaksanaan program, Pemprov Jateng juga siap menyediakan infrastruktur pendukung. Ada 21 aset milik Pemprov yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi dapur MBG. Terdiri dari 12 bangunan dan 8 bidang tanah, serta satu aset milik BUMD.
“Pemprov juga membawahi 34 SMK yang memiliki jurusan tata boga. Ini bisa kita optimalkan untuk mendukung dapur MBG,” jelas Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, dalam suatu kesempatan.
Selain itu, Satgas MBG telah dibentuk oleh Gubernur Jawa Tengah untuk memfasilitasi koordinasi antarinstansi, penyediaan lokasi, hingga pemetaan wilayah prioritas, termasuk di daerah pinggiran.
