INDORAYA – Bagi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, politik bukan semata urusan ruang sidang dan tumpukan dokumen regulasi. Ia meyakini bahwa inti dari politik adalah kedekatan dengan masyarakat—sebuah interaksi yang kerap bermula dari percakapan sederhana di warung kopi, balai desa, hingga pos ronda.
“Dialog kecil sering dianggap sepele, padahal dari situlah aspirasi paling jujur lahir. Perubahan besar hanya mungkin terwujud kalau kita mau mendengarkan percakapan warga tentang harga beras, soal sekolah anak mereka, atau bagaimana sulitnya mencari pekerjaan,” ungkapnya.
Heri menegaskan, pembangunan Jawa Tengah tidak bisa hanya digerakkan dari atas ke bawah. Tanpa melibatkan suara warga di akar rumput, kebijakan akan kehilangan relevansi. Oleh sebab itu, ia mendorong agar DPRD dan pemerintah daerah tidak pernah jauh dari ruang dialog bersama masyarakat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, tingkat kemiskinan per Maret 2025 masih berada di angka 10,58 persen, atau sekitar 3,65 juta jiwa. Sementara angka pengangguran terbuka tercatat 5,43 persen. Data ini, kata Heri, menjadi pengingat bahwa kesejahteraan rakyat belum bisa dicapai hanya dengan kebijakan yang formalistik.

“Angka-angka itu berbicara. Dan jawaban atas angka itu sering kita temukan dalam obrolan warga. Apa yang mereka butuhkan, apa yang harus segera dilakukan, itu muncul di percakapan kecil sehari-hari,” jelasnya.
Ia menilai, dialog kecil dengan masyarakat adalah fondasi yang dapat memperkuat efektivitas legislasi. Bagi Heri, setiap regulasi harus lahir dari pengalaman nyata warga—bukan hanya hasil diskusi elit di kantor pemerintahan.
Heri juga percaya bahwa dialog kecil bisa membangun literasi politik warga. Dengan begitu, politik tidak lagi dipandang sebagai hal yang jauh dan rumit, melainkan sebagai sesuatu yang dekat, membumi, dan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
“Kalau kita ingin perubahan besar di Jawa Tengah, jangan tunggu forum resmi atau seminar. Mulailah dengan percakapan kecil. Dari situlah arah pembangunan bisa lebih jujur, lebih manusiawi, dan benar-benar pro rakyat,” pungkasnya.