INDORAYA – Wakil Pimpinan DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menekankan pentingnya membangun desa tangguh bencana sebagai upaya strategis mengurangi risiko sosial maupun ekonomi akibat bencana alam. Menurutnya, Jawa Tengah yang memiliki kondisi geografis beragam—dari gunung berapi hingga garis pantai—harus menjadikan mitigasi bencana sebagai agenda utama pembangunan.
“Kerugian akibat bencana bukan hanya soal fisik, tapi juga sosial dan ekonomi. Kalau desa tidak tangguh, maka setiap bencana akan memutus rantai kehidupan masyarakat: petani kehilangan lahan, pedagang kehilangan pasar, anak-anak kehilangan akses pendidikan,” ujar Heri.
Berdasarkan data BPBD Jawa Tengah tahun 2024, provinsi ini mencatat lebih dari 2.000 kejadian bencana, mayoritas berupa banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.
Akibatnya, ribuan rumah rusak, ratusan hektare sawah terendam, dan ribuan jiwa terdampak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan di tingkat desa masih sangat krusial untuk dikembangkan.
Heri menekankan bahwa membangun desa tangguh bencana tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan saat bencana terjadi. Yang lebih penting adalah membekali masyarakat desa dengan pengetahuan, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, serta kemandirian dalam merespons ancaman bencana.
“Kalau desa sudah punya kapasitas untuk mengevakuasi warganya, mengamankan dokumen penting, sampai menjaga pasokan pangan darurat, maka dampak bencana bisa ditekan sekecil mungkin,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, DPRD Jateng siap mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi yang berpihak pada penguatan kapasitas desa. Anggaran penanggulangan bencana, menurutnya, harus lebih difokuskan pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bukan hanya pemulihan.
“Investasi terbesar kita bukan pada membangun kembali setelah bencana, tapi pada upaya memastikan bencana tidak merusak kehidupan warga secara total. Desa tangguh adalah benteng pertama untuk itu,” pungkas Heri.
