INDORAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencatat sebanyak 193 desa/kelurahan di 19 kecamatan di 24 kabupaten/kota mengalami kekeringan memasuki musim kemarau tahun 2024.
Data itu dihimpun BPBD Jateng mulai 24 Mei hingga 16 Agustus 2024. Dari total 24 daerah terdampak kekeringan, Kabupaten Grobogan menjadi terdampak paling parah dengan 53 desa yang dilanda kekeringan. Kemudian Cilacap ada 17 dan Pati 16 desa terdamapak.
“Di data kami terkait penetapan siaga darurat kekeringan paling parah ada di Grobogan 53 desa, kemudian disusul oleh Cilacap, Pati, Banyumas, Purworejo dan Blora,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Jateng Muhammad Chomsul, Senin (19/8/2024).
Sebagai langkah penanggulangan, BPBD Jateng bersama BPBD setempat dan juga bantuan CSR telah mendistribusikan sebanyak 6.346.000 liter air bersih. Total sebanyak 33.871 keluarga atau 107.256 jiwa telah menerima bantuan air bersih.
“Untuk kondisi dampak kemarau ini untuk kekeringan kita di 24 kabupaten, sudah ada dropping kebutuhan pemenuhan air bersih. Untuk rinciannya 6.346.000 liter untuk 24 kabupaten/kota 91 kecamatan di 193 desa untuk pemenuhan kebutuhan air,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak kekeringan agar tidak meluas, BPBD Jateng bekerja sama dengan stake holder terkait. Terutama BBWS dan Dinas Pertanian dalam hal optimalisasi sumber air seperti embung, waduk, dan bendungan guna memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat dan juga produksi pertanian.
“Dari BWS untuk alternatif sumber-sumber air selain waduk misalnya dari penyerapan sumur dalam termasuk juga pengelolaan penyiraman air yang memang tanaman butuh air lebih itu secara teratur termasuk pola tanam disesuaikan untuk antisipasi kemarau itu,” ungkap Chomsul.
Menurutnya, dampak kekeringan pada tahun ini tidak separah tahun 2023 lalu yang dipengaruhi oleh adanya El Nino. Meski begitu pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kekeringan hingga kemarau berakhir pada bulan September mendatang.
“Kami juga membuat posko pendamping untuk 35 kabupaten/kota. Kita intens koordinasi melibatkan OPD terkait juga dari Pusdataru, DHK, dari pertanian untuk bisa melengkapi dan saling mengisi dampak kekeringan. CSR, Baznas juga berkerja sama untuk pemenuhan kebutuhan air,” tandas Chomsul.
