INDORAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyalurkan bantuan keuangan (bankeu) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan dengan total anggaran sebesar Rp61 miliar guna mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah tersebut.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi kepada Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, bertempat di kantor Bappeda Kota Pekalongan, pada hari Selasa, (2/9/2025).
Dukungan anggaran tersebut dialokasikan ke dalam sejumlah sektor, antara lain, belanja bagi hasil pajak senilai Rp54,2 miliar, bantuan tidak terduga (BTT) sebesar Rp1,5 miliar, bantuan sarana dan prasarana senilai Rp700 juta, dan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebesar Rp697 juta.
Selain itu, bantuan juga diberikan untuk sektor pendidikan berupa 50 kegiatan senilai Rp2 miliar, bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) untuk 10 kelompok dengan total Rp200 juta, sambungan listrik rumah tangga sebanyak 5 unit sebesar Rp6,1 juta,
serta pembangunan PLTS rooftop dengan nilai Rp60 juta.
Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga menyalurkan hibah kepada tiga lembaga organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan dengan nilai Rp110 juta, bantuan untuk pendidikan keagamaan/gobang keagamaan kepada empat lembaga senilai Rp230 juta,
dan insentif bagi 2.589 pengajar keagamaan dengan total Rp1 miliar. Pemerintah juga memberikan penghargaan Pangripta Abipraya kepada Kota Pekalongan senilai Rp275 juta.
Ia menyampaikan bahwa sebagian dari bantuan tersebut juga dialokasikan untuk mendukung pemulihan fasilitas pemerintahan di Kota Pekalongan yang mengalami kerusakan akibat insiden kebakaran.
“Sudah kami perbantukan, baik bantuan cadangan pangan, bantuan Kube, dan sebagainya kita dorong yang nantinya akan membantu recovery di wilayah Kota Pekalongan. Termasuk bangunan-bangunan, lagi dihitung, nanti provinsi akan turun tangan,” ujar Luthfi.
Ia juga menegaskan bahwa kondisi Kota Pekalongan saat ini sudah kondusif. Proses pelayanan publik dan aktivitas aparatur sipil negara telah dipindahkan ke beberapa lokasi sementara. Percepatan pemulihan pun terus berjalan, termasuk perbaikan sejumlah gedung yang terdampak.
Gubernur memastikan bahwa meskipun ada gedung pemerintah yang masih rusak, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid menjamin bahwa kegiatan pelayanan publik tetap berlangsung tanpa hambatan, meskipun gedung Setda dan kantor DPRD Kota Pekalongan sempat terbakar pada 30 Agustus 2025.
