INDORAYA – Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk menunjukkan komitmen memperkuat integritas birokrasi.
Dalam kegiatan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (4/12/2025), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa gerakan antikorupsi harus menjadi budaya yang diterapkan setiap hari, bukan sekadar agenda tahunan.
“Setiap hari harus jadi hari antikorupsi,” tegas Luthfi di hadapan kepala daerah, pejabat pemprov, dan perwakilan lembaga antirasuah.
Luthfi menyebut Jawa Tengah konsisten menunjukkan performa positif dalam berbagai indikator pencegahan korupsi. Pada 2024, skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK mencapai 90,8. Sementara nilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2023–2024 berada di angka 98,29, tertinggi nasional.
Jawa Tengah juga menjadi satu-satunya provinsi yang masuk kategori “terjaga” dalam Indeks Integritas KPK dengan nilai 79,47. Hingga saat ini, ada 113 desa antikorupsi yang sudah dikembangkan di 29 kabupaten/kota.
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, mengapresiasi capaian tersebut. Ia memastikan seluruh survei dilakukan objektif, melibatkan pegawai internal, ahli, dan masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa capaian ini seharusnya tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.
“Kalau ada yang kurang, perbaiki. Yang sudah bagus, tingkatkan,” pesannya.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menilai peringatan Hakordia harus menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan. Menurutnya, tata kelola anggaran masih perlu pembenahan serius, terutama karena DPRD memegang peran kunci dalam proses penganggaran.
“Beliau (Ketua KPK) memberikan warning bahwa harus berubah,” kata Sumanto.
Ia menjelaskan, DPRD Jateng saat ini menggunakan sistem input aspirasi berbasis digital yang bersifat transparan. Melalui sistem tersebut, bupati, kepala desa, hingga masyarakat bisa mengajukan usulan secara terbuka dan dapat dipantau publik.
Meski begitu, tantangan tetap ada: kapasitas anggaran tidak selalu mampu menampung seluruh aspirasi yang masuk.
“Anggaran kita hampir Rp 100 triliun. Tapi aspirasi masyarakat jauh lebih besar,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Dia menegaskan, penggunaan dana publik harus benar-benar diarahkan pada hal yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Mari dengan anggaran yang sekian itu bisa memberi nilai terbaik bagi masyarakat,” pungkas Sumanto.
