INDORAYA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, berbicara tentang program makan siang gratis yang termasuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Program ini adalah bagian dari platform calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Ini masih dalam tahap program. Kami akan melihat detailnya dalam pembahasan tentang anggaran indikatif masing-masing kementerian atau lembaga,” ujar Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin (26/2/2024).
Menurut Sri Mulyani, program-program baru yang masuk akan dihitung, termasuk program makan siang gratis. Proses perhitungannya akan berlangsung beberapa bulan ke depan sambil menunggu hasil resmi Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kami akan melihat detailnya dalam sebulan ke depan dan untuk menghormati proses Pemilu, kami akan menunggu hasil resmi. Namun, semua persiapan terus dilakukan sehingga pada bulan Maret, kami akan mengadakan rapat lagi untuk membahas anggaran indikatif dan mengidentifikasi program-program prioritas pemerintah berikutnya dalam konteks APBN yang sehat,” tuturnya.
Defisit APBN 2025 dirancang antara 2,45-2,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini naik dari target tahun ini yaitu 2,29% dari PDB, namun masih berada di bawah batas 3%.
“Defisitnya antara 2,45-2,8% dari PDB. Presiden menginginkan agar defisit ini benar-benar dikendalikan sehingga dalam situasi global dengan suku bunga tinggi dan gejolak geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih bisa tetap terjaga,” kata Sri Mulyani.
Ketika ditanya apakah defisit tersebut sudah memperhitungkan program makan siang dan susu gratis yang diusung oleh calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit tersebut sudah mencakup seluruh kebutuhan kementerian atau lembaga dan berbagai komitmen yang ada di 2025.
“Semua harus sudah termasuk di dalamnya. Jadi, defisit tersebut sudah mencakup seluruh kebutuhan kementerian atau lembaga dan berbagai komitmen yang ada,” ujarnya.