INDORAYA – DPRD Provinsi Jateng terus berupaya membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya penanganan kemiskinan ekstrem. Hal itu dapat dilihat dari langkah yang dilakukan DPRD periode 2019-2024 ini yang sudah bersinergi dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat sesuai regulasi yang ada.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko menegaskan, penyerapan aspirasi yang dilakukan DPRD penting dilakukan, sebagai salah satu upaya mendapatkan data dan informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah kemiskinan dan persoalannya. Dalam istilahnya strategi yang digunakan adalah pendekatan proses.
Dikarenakan, pembangunan harus melibatkan masyarakat, terutama dalam pemetaan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
“Pendekatan proses dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan harus mulai dilakukan. Meskipun pendekatan ini menuntut banyak waktu dan kemungkinan hasilnya tidak dapat dirasakan dengan cepat. Sebab pendekatan ini menempatkan manusia sebagai subjek dari pembangunan,” katanya.
Persoalan kemiskinan di wilayah pesisir, tentu berbeda dengan persoalan kemiskinan di wilayah sekitar hutan, pegunungan, atau daerah pertanian. Maka perlunya menyerap aspirasi, akan membantu pemerintah dalam mengurai persoalan kemiskinan dari sudut pandang masyarakat. Meski pemerintah juga perlu pemetaan dari sudut pandang yang lebih luas, dan kemudian disinkornkan dengan aspirasi masyarakat.
Peta Kemiskinan daerah Jawa Tengah
Dari penyerapan aspirasi itu, DPRD membantu pemprov dalam pemetaan daerah kemiskinan dan menginventarisir kebutuhan masyarakat, dalam kaitannya pendekatan proses. Diharapkan pula, pemprov bisa mempermudah aspirasi masyarakat di daerah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Karena masyarakatlah yang lebih tahu persoalan dan kebutuhan mereka.
“Kami berharap Pemprov Jateng bisa mempermudah aspirasi masyarakat,” kata Heri Pudyatmoko.
Ditegaskannya, DPRD juga mendukung langkah Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang akan membuat Desk Pengentasan Kemiskinan. Dari langkah itu, ia berharap ada metode untuk menurunkan angka kemiskinan di beberapa daerah. Angka kemiskinan tersebut harus dikurangi bersama-sama melalui metode sesuai dengan perencanaan yang ada.
Ia meyakini, dengan melakukan penurunan angka kemiskinan secara bersama-sama, maka tujuan pembangunan lainnya bisa diwujudkan. Salah satu contoh, naiknya pertumbuhan ekonomi Jateng. Pemerintah pusat sendiri, pada 2022 memiliki rencana penanggulangan kemiskinan ekstrem di 212 Kabupaten atau Kota, di mana 147 Kabupaten atau Kota di antaranya merupakan wilayah pesisir.
Maka untuk itu, Pemprov Jateng juga perlu memberikan perhatian khusus di wilayah-wilayah pesisir, sehingga sejalan dengan rencana kerja pemerintah pusat.(IR)
