INDORAYA — Provinsi Jawa Tengah tengah menghadapi tantangan ganda dalam pembangunan manusia: puncak bonus demografi di satu sisi, dan kebutuhan inklusi sosial di dunia kerja di sisi lain. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menegaskan perlunya reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berpihak pada seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda desa, dan penyandang disabilitas.
“Kita punya 38 juta penduduk, dengan 65 hingga 70 persen di usia produktif. Tapi kalau peluang kerjanya hanya bisa diakses oleh sebagian orang, maka bonus demografi akan berubah jadi beban sosial,” terang Heri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah 2025, jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai lebih dari 25 juta jiwa, sementara angka pengangguran terbuka masih di kisaran 4,33 persen. Heri menilai, tantangan terbesar bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi memastikan seluruh warga, tanpa terkecuali, punya akses yang adil terhadap kesempatan ekonomi.
“Kita bicara soal keadilan struktural. Tidak cukup hanya menurunkan pengangguran, tapi juga memastikan kaum muda, perempuan, dan disabilitas punya ruang untuk tumbuh,” tegasnya.
Heri menyoroti masih minimnya implementasi prinsip inklusif dalam kebijakan tenaga kerja di tingkat daerah. Banyak pelatihan kerja belum ramah bagi penyandang disabilitas atau tidak menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi lokal.
Ia menyebut, reformasi tenaga kerja ke depan harus fokus pada tiga hal: peningkatan kompetensi, kesetaraan akses, dan keberlanjutan sosial.
“Pelatihan harus berbasis data demografi lokal. Di mana banyak tenaga muda, di situ harus ada pusat pelatihan. Di mana ada penyandang disabilitas, di situ pemerintah hadir dengan fasilitas adaptif,” jelasnya.
Selain itu, Heri juga mendorong agar sektor industri, koperasi, dan UMKM dilibatkan aktif dalam menciptakan ekosistem kerja yang inklusif. Menurutnya, ekonomi lokal berbasis komunitas bisa menjadi penopang penting untuk menyerap tenaga kerja lintas kelompok sosial.
“Kita tidak bisa bergantung hanya pada kawasan industri besar. Ekonomi rakyat, koperasi, dan usaha kecil harus disinergikan dengan pelatihan berbasis keterampilan nyata,” tambahnya.
Dalam pandangannya, reformasi tenaga kerja yang berkeadilan juga harus didukung oleh digitalisasi kebijakan publik. Heri menilai, Jawa Tengah perlu membangun database ketenagakerjaan terpadu agar penempatan kerja, pelatihan, dan monitoring tenaga kerja lebih tepat sasaran.
“Data ini penting supaya kebijakan tidak buta arah. Kita harus tahu siapa yang butuh kerja, di mana potensinya, dan apa hambatannya,” ujarnya.
Heri juga menekankan pentingnya melibatkan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam program pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja. Menurutnya, kolaborasi multipihak akan mempercepat terbentuknya ekosistem kerja yang terbuka dan berkelanjutan.
“Kita harus ubah paradigma dari ‘mencari pekerjaan’ menjadi ‘membangun kesempatan kerja bersama’. Ini bagian dari tanggung jawab sosial daerah,” katanya.
Ia menilai, Jawa Tengah punya modal sosial yang kuat — budaya gotong royong dan solidaritas antar warga — yang bisa menjadi fondasi reformasi ketenagakerjaan berbasis nilai kemanusiaan.
“Kita ini punya tradisi kolektif yang luar biasa. Kalau itu dikolaborasikan dengan kebijakan modern, kita bisa punya model ketenagakerjaan yang adil dan beretika,” tutur Heri.
Menutup pernyataannya, Heri mengingatkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang baik bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga soal martabat manusia.
“Setiap warga punya hak untuk berdaya, bukan sekadar bertahan hidup. Reformasi tenaga kerja harus memastikan semua orang punya tempat di masa depan Jawa Tengah,” pungkasnya.
