INDORAYA – Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sebanyak 2.086 hektar lahan di ibu kota Nusantara (IKN) masih belum bisa dibebaskan hingga saat ini. ia menilai persoalan tersebut memang membutuhkan waktu alias tidak bisa ditangani dengan cepat.
AHY mengatakan pihaknya terus mengawal lahan yang masih terkendala. Secara khusus, pihaknya akan bertemu dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait penanganan ganti ruginya.
Dia memastikan masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi sesuai kesepakatan bersama. Dengan begitu, pembangunan IKN bisa terus berlanjut dan tidak terdampak.
“Yang khusus ya, yang jelas untuk urusan tanah kita akan terus mengawal kalau ada beberapa sektor yang masih ada kendala dalam arti masih ada masyarakat kita akan menjelaskan secara langsung dan juga aman mendapatkan konsensus untuk skema penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK),” kata AHY saat ditemui di Plaza Seremoni, IKN, Sabtu (17/8/2024).
Dia mengaku memang ada beberapa lahan yang masih terus diupayakan Otorita IKN (OIKN) agar dapat dibebaskan. Meski begitu, dia menyebut penyelesaian permasalahan tersebut membutuhkan waktu dan proses. Artinya, tidak bisa diproses secara langsung dan cepat.
“Jadi, artinya kita penyelesaian masalah tanah juga tidak bisa secara cepat dan langsung gitu ya, kita ingin melakukan progres yang baik juga tetapi sekali lagi kita juga membutuhkan waktu dan proses,” jelasnya.
Dia menegaskan pihaknya akan terus berkomunikasi secara intensif dengan OIKN. Selain itu, dia juga akan mengawal melalui kantor wilayah (kanwil) yang bertugas di Kalimantan Timur.
“Karena memang saat ini yang mengelola itu semua juga OIKN dan kami pasti akan memberikan support secara langsung dari jakarta dan juga ada kanwil-kanwil yang bertugas di Kalimantan Timur,” imbuhnya.
