“Sangat terbatasnya dukungan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Formula E, yang diprakarsai pemda DKI Jakarta, menunjukkan bahwa kebijakan alokasi sumber daya negara sudah menjadi medan pertarungan politik,” kata Khoirul Umam, Jumat (3/6/2022).
“Bukan hanya Kementerian BUMN, bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kini dijabat oleh Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, juga dikabarkan tidak turun,” imbuhnya.
Khoirul Umam melihat nihilnya dukungan BUMN ini seolah didesain oleh kekuatan besar politik tertentu. Di mana tujuannya ekstremnya membuat penyelenggaraan Formula E tak optimal, atau bukan tak mungkin gagal.
“Sikap diam sejumlah kementerian dan BUMN ini seolah diorkestrasi oleh kekuatan besar politik tertentu, yang menghendaki ketidakberhasilan atau tidak optimalnya penyelenggaraan Formula E ini,” sebut Khoirul Umam.
Lalu pertarungan politik apa yang mengumpat di balik balapan Formula E? Tak lain dan tak bukan terkait Pilpres 2024.
Analisis Khoirul Umam, keberhasilan gelaran balap Formula E bakal berefek positif terhadap elektabilitas kandidat capres 2024. Tentu, kandidat capres yang bakal menikmatinya adalah Gubernur DKI Anies Baswedan.
“Seolah ada ketakutan besar bahwa keberhasilan Formula E akan memberikan efek boosting elektabilitas terhadap figur capres potensial tertentu, yang dirasa tidak sesuai dengan selera elite politik di jantung kekuasaan saat ini,” terangnya.
Lebih lanjut Umam membandingkan sikap sejumlah kementerian dan BUMN terhadap program Formula E Ancol dengan program Pemerintah Kota Surakarta. Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu melihat kementerian dan BUMN begitu cepat mendistribusikan bantuan jika yang membutuhkan adalah pemerintah yang dipimpin putra sulung Presiden Jokowi itu.
“Sikap sejumlah kementerian dan BUMN ini tampak sangat berbeda jika dibandingkan dengan langkah-langkah cepat mereka dalam mendistribusikan bantuan, dan memberikan dukungan untuk berbagai kegiatan, program pembangunan, hingga berbagai jenis bantuan sosial ke Pemerintah Kota Surakarta misalnya,” papar Umam.
Tak sampai di situ. Khoirul Umam juga mengungkit langkah pemerintah pusat dalam kegiatan Paris Fashion Week, yang sempat menimbulkan kontroversi di publik pada awal Maret 2022. Kemenparekraf saat itu memberikan bantuan.
“Lalu mengapa sejumlah stakeholders di pemerintah pusat justru bersikap diam, bungkam, dan absen memberikan dukungan pada penyelenggaraan ajang Formula E, yang sedianya diselenggarakan di Jakarta sendiri, atau hanya radius belasan kilometer dari Istana Negara, yang sedianya akan digunakan untuk mempromosikan Jakarta, dan juga Indonesia di salah satu gelanggang pentas olahraga dunia,” kata Umam.
“Benarkah lembaga-lembaga negara seperti TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, KPK, atau BSSN, bisa menjaga netralitas dan independensinya dalam pesta demokrasi nanti?” sebut Umam.
“Benarkah 248 penjabat (Pj) kepala daerah, yang kini mulai ditunjuk Kemendagri, benar-benar tidak akan berpihak pada salah satu capres-cawapres, yang sesuai dengan selera kekuasaan saat ini? Ini PR besar bagi seluruh stakeholders politik dan pekerja demokrasi di Indonesia ke depan,” pungkasnya.
