INDORAYA – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah mencatat, terdapat sebanyak 59.700 hektare lahan di dalam kawasan hutan Jateng kritis dan mendesak untuk dipulihkan fungsinya.
Hal ini dikatakan oleh Kepala DLHK Jateng, Widi Hartanto, saat kunjungan kerja bersama Komisi B DPRD Jateng di Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, Rabu (3/12/2025).
Di depan Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki, Widi memaparkan berbagai persoalan dan data teknis yang memperkuat urgensi kunjungan tersebut.
”Anggaran pengelolaan DAS di Jateng juga masih sangat terbatas. Kami membutuhkan bantuan dari Kemenhut untuk mengembalikan fungsi hutan tersebut,” jelas Widi.
Menanggapi hal itu, Rohmat Marzuki memberikan beberapa solusi konkret dan kabar terbaru terkait kebijakan kementerian. Ia menjelaskan, pihaknya telah memfasilitasi perizinan penggunaan hutan non-komersial untuk kepentingan publik seperti sekolah.
“Sekarang ini telah dibentuk tim penelitian terpadu untuk mengkaji usulan peningkatan status kawasan menjadi Taman Nasional di Gunung Muria, Lawu, dan Slamet,” kata dia.
Menyinggung pengelolaan hutan lindung di area pegunungan, Rohmat Marzuki akan berkoordinasi dengan Perhutani untuk menjaga daerah resapan air.
Pada kesempatan itu, Rohmat juga menekankan posisi strategis Indonesia dalam peta paru-paru dunia. Dikatakan, Kemenhut memiliki tugas besar untuk mengamankan 125 juta hektar hutan yang ada di Indonesia.
“Hutan kita menempati posisi ketiga terluas di dunia setelah Brazil dan Kongo, maka dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat,” ujar politikus Gerindra tersebut.
Selain itu, pertemuan itu juga membahas solusi penanganan konflik satwa liar, khususnya monyet ekor panjang yang kerap turun ke perkebunan warga, yang menjadi perhatian bersama.
Sementara, Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Hartini menyoroti tantangan yang dihadapi Jateng. Ia mengaku kawatir terkait penurunan alokasi anggaran kehutanan 2026.
Padahal, tantangan di lapangan justru semakin berat, terutama terkait kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat bencana alam yang memerlukan penanganan segera.
”Kami memiliki 13 balai di Jateng dan masih banyak perbaikan DAS yang rusak, maka kami membutuhkan support dari Kemenhut,” tegas Sri Hartini sembari berharap kementerian dapat memberikan dukungan ekstra agar fungsi 13 balai tersebut tetap optimal.
