INDORAYA – Sebanyak 1.489 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo yang digelar sejumlah elemen masyarakat di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (7/3/2024).
“Kami melibatkan sejumlah 1.489 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait,” kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino Trisanto.
Anton mengatakan nantinya ribuan personel gabungan itu akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Gedung DPR selama aksi unjul rasa berlangsung.
“Sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan DPR/MPR RI,” ujarnya.
Sementara itu, kata Anton, untuk rekayasa lalu lintas maupun pengalihan arus di sekitar Gedung DPR, masih bersifat situasional. Artinya, tergantung pada situasi di lapangan dan jumlah massa yang mengikuti aksi demo.
“Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi,” tutur Anton.
Lebih lanjut, Anton mengimbau kepada para pedemo untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, tidak merusak fasilitas umum.
Selain itu, para pedemo juga diminta menghormati dan menghargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di depan gedung DPR.
“Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga Keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib dan kondusif,” ucap Anton.
Berdasarkan agenda aksi demo yang beredar, unjuk rasa itu salah satunya digelar oleh Gerakan Keadilan Rakyat (GKR). Rencananya, aksi demo akan digelar mulai pukul 13.00 WIB.
Ada tiga tuntutan yang dibawa dalam aksi demo ini. Yakni, turunkan harga beras dan bahan pangan, mendesak hak angket DPR untuk investigasi kecurangan Pemilu 2024, serta audit forensik Sirekap dan audit anggaran Sirekap.
