INDORAYA – Sejumlah kawasan pantai utara (Pantura) Jawa Tengah menjadi prioritas dalam pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) guna menangani persoalan banjir rob, abrasi, hingga penurunan muka tanah. Program ini menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan pesisir yang terintegrasi oleh pemerintah pusat.
Hal tersebut mengemuka dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan dan sejumlah pemangku kepentingan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyampaikan, rapat tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan pembangunan tanggul laut raksasa di kawasan Pantura Jawa, termasuk wilayah Jawa Tengah yang menjadi prioritas penanganan.
“Rakor ini kick off untuk memulai pembangunan giant sea wall. Kajiannya sudah selesai di Jawa Tengah. Dari Badan Otorita Pantura Jawa itu sudah kulonuwun dengan kami sejak tujuh bulan yang lalu,” kata Taj Yasin.
Ia menegaskan, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani persoalan pesisir secara menyeluruh dari Banten hingga Jawa Timur. Pemerintah daerah pun diminta segera berkoordinasi dengan masyarakat di wilayah terdampak.
Dalam rencana tersebut, wilayah prioritas di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal yang selama ini kerap terdampak rob dan abrasi.
“Saya minta nanti bupati dan wali kota segera turun, berkoordinasi dengan masyarakat bahwa ini akan ada segera pembangunan giant sea wall,” kata Taj Yasin.
Menurutnya, pembangunan tanggul laut tidak hanya difokuskan untuk menahan rob, tetapi juga diharapkan mampu mendukung penyediaan air bersih melalui pembangunan kolam retensi di kawasan pesisir.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut kawasan Semarang dan sekitarnya menjadi salah satu prioritas penanganan awal, selain Jakarta.
“Kita identifikasi, yang paling rentan adalah Jakarta dan Semarang dan sekitarnya secara simultan. Ada kurang lebih 565 kilometer dari barat hingga timur, tetapi tentu kita harus menentukan mana yang paling rentan terlebih dahulu untuk diintervensi,” kata dia.
AHY menekankan, penanganan kawasan Pantura tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seragam. Setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan solusi yang spesifik, tidak hanya berupa tanggul laut, tetapi juga kombinasi infrastruktur dan pendekatan berbasis alam.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan menambahkan, penanganan Pantura akan dilakukan berdasarkan segmentasi wilayah. Untuk Jawa Tengah, fokus utama berada di kawasan Kendal–Semarang yang telah melalui berbagai kajian teknis.
“Pelaksanaan kegiatan ini tentunya bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat, tidak bisa sendiri-sendiri,” kata Didit.
Dengan garis pantai Jawa Tengah yang mencapai 1.127,85 kilometer, di mana 651,47 kilometer berada di wilayah Pantura, kawasan ini menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus rawan terhadap bencana pesisir seperti abrasi, rob, penurunan tanah, hingga kerusakan ekosistem.
Sejumlah langkah telah dilakukan Pemprov Jateng, di antaranya rehabilitasi mangrove melalui program Mageri Segoro, pengembangan kawasan konservasi, serta pembangunan infrastruktur pelindung pantai.
Sepanjang 2025, sekitar 2,3 juta batang mangrove telah ditanam melalui kolaborasi lintas sektor. Selain itu, berbagai proyek seperti Tol Tanggul Laut Semarang–Demak, tanggul pantai di Pekalongan dan Rembang, breakwater, hingga rencana Hybrid Sea Wall di Demak terus didorong sebagai bagian dari upaya perlindungan pesisir secara berkelanjutan. [ADV]
