INDORAYA – Ribuan nelayan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Pati, memilih berhenti melaut akibat lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar nonsubsidi yang dinilai tidak lagi ekonomis untuk operasional kapal besar.
Harga solar industri saat ini tercatat berada di kisaran Rp27.000 hingga Rp30.550 per liter. Kondisi ini membuat banyak nelayan kapal berukuran di atas 30 gross tonnage (GT) kesulitan menutup biaya operasional yang didominasi kebutuhan bahan bakar.
Meski demikian, BBM bersubsidi jenis biosolar untuk nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT masih bertahan di harga Rp6.800 per liter per 4 Mei 2026. Namun, nelayan kapal besar tetap menuntut adanya skema harga khusus agar kegiatan melaut bisa kembali berjalan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Endi Efendi menjelaskan, perbedaan skema BBM berdasarkan ukuran kapal sudah diatur dalam mekanisme distribusi yang berlaku.
“BBM bersubsidi itu untuk nelayan skala kecil, biasanya di bawah 30 GT dengan pola one day fishing. Jumlahnya sekitar 1.500-an unit di Jawa Tengah,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (4/5/2026).
Sementara itu, kapal di atas 30 GT yang beroperasi di wilayah lebih dari 12 mil wajib menggunakan BBM nonsubsidi. Di Jawa Tengah, jumlah kapal jenis ini mencapai lebih dari 2.200 unit dan menjadi kelompok yang paling terdampak kenaikan harga BBM.
Menurut dia, kenaikan harga BBM nonsubsidi dipicu kondisi geopolitik global yang turut mendorong lonjakan harga hingga sekitar 30 persen. Dari sebelumnya sekitar Rp15 ribu per liter, kini mencapai Rp28.500 per liter.
“BBM itu menyumbang sekitar 60 sampai 70 persen biaya operasional. Jadi kenaikan ini sangat berpengaruh pada keuntungan nelayan,” jelas Endi.
Ia mencontohkan, nelayan kapal besar jenis purse seine di wilayah Laut Arafura mengalami penurunan pendapatan yang signifikan akibat kenaikan biaya operasional.
“Dulu keuntungan bisa sampai Rp1,1 miliar, sekarang turun menjadi sekitar Rp100 juta,” ungkapnya.
Menurut Endi, kondisi tersebut membuat banyak nelayan memilih tidak melaut karena dinilai tidak lagi menguntungkan. Jika berlanjut, dampaknya berpotensi mengganggu suplai ke industri pengolahan, sehingga harga ikan di pasaran bisa ikut naik.
Ia menyebut, aksi mogok melaut umumnya dilakukan oleh nelayan kapal besar, sementara nelayan kecil masih bisa beroperasi karena menggunakan BBM subsidi.
Atas kondisi ini, DKP Jateng telah berupaya mendorong adanya skema harga khusus BBM untuk kapal besar melalui koordinasi dengan Pertamina. Namun, kebijakan tersebut masih terkendala regulasi di tingkat pusat.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di beberapa daerah seperti Pati dan Kendal untuk memperlancar distribusi BBM.
“Sudah diusulkan dan masih dalam proses di pusat,” pungkas Endi.
