Tag: Ombudsman Jateng

Browse our exclusive articles!

Berawal dari Konten Edukasi Kecantikan, Dua Dokter di Semarang Hadapi Kasus Hukum

Konten edukasi mengenai kecantikan dan perawatan kulit yang dibuat dua selebgram asal Kota Semarang, dokter Mufida Rizqiani Husna dan Ari Kurniawan alias Ari PM, berujung pada persoalan hukum. Keduanya kini terseret kasus dugaan pencemaran nama baik dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hampir 80 Persen Mata Air Muria Kering, Pemprov Jateng Siapkan Rorak sebagai Solusi Cepat

Hampir 80 persen dari 116 titik mata air di kawasan Gunung Muria dalam kondisi kering atau mati. Untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan itu sekaligus menekan ancaman banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan pembangunan rorak atau lubang resapan air di kawasan hutan.

Progres Baru 46 Persen, Gus Yasin Minta Talud Colo Kudus Rampung Sebelum 15 Desember

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meminta kontraktor menyelesaikan pembangunan talud di ruas Kudus-Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, paling lambat 15 Desember 2026.

Buruh Jateng Desak UMP 2027 Sesuai KHL, Minta Upah Sektoral Diperluas

Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

Ombudsman Jateng Luncurkan Sapa Daerah, Aduan Warga Ditarget Lebih Cepat Ditangani

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah meluncurkan inovasi pengawasan pelayanan publik bertajuk "Sapa Daerah". Program ini ditujukan untuk mempercepat penanganan aduan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya maladministrasi di lingkungan penyelenggara layanan publik.

Heri Pudyatmoko Minta Ombudsman dan DPRD Bersinergi Deteksi Dini Maladministrasi Kepala Daerah

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mendorong sinergi yang lebih erat antara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dengan DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi tersebut dinilai penting untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi maladministrasi yang dilakukan kepala daerah.

Ombudsman Jateng Ungkap Pungutan Liar dan Penjualan Seragam Masih Marak di Sekolah

Praktik pungutan liar hingga penjualan seragam di sekolah masih menjadi persoalan yang terus berulang di Jawa Tengah.

Awasi Pungli dan Titipan Siswa, Ombudsman Jateng Perketat Pengawasan SPMB 2026

Ombudsman Jawa Tengah memperketat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 untuk mengantisipasi praktik pungutan liar hingga dugaan titipan siswa dalam proses penerimaan peserta didik.

Pembangunan Koperasi Merah Putih Dipersoalkan, Ombudsman Jateng Soroti Dugaan Penyimpangan Lahan

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di sejumlah daerah mulai dipersoalkan. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menyoroti aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam pemanfaatan lahan proyek tersebut.

Popular

Hampir 80 Persen Mata Air Muria Kering, Pemprov Jateng Siapkan Rorak sebagai Solusi Cepat

Hampir 80 persen dari 116 titik mata air di kawasan Gunung Muria dalam kondisi kering atau mati. Untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan itu sekaligus menekan ancaman banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan pembangunan rorak atau lubang resapan air di kawasan hutan.

Progres Baru 46 Persen, Gus Yasin Minta Talud Colo Kudus Rampung Sebelum 15 Desember

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meminta kontraktor menyelesaikan pembangunan talud di ruas Kudus-Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, paling lambat 15 Desember 2026.

Buruh Jateng Desak UMP 2027 Sesuai KHL, Minta Upah Sektoral Diperluas

Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).

KY Kenalkan PERANTAU, Upaya Baru Tingkatkan Efektivitas Pengawasan Hakim

Komisi Yudisial (KY) memperkenalkan inovasi Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU) sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim. Program ini mulai dirintis dengan menjadikan Pengadilan Negeri (PN) Semarang sebagai lokasi percontohan.
spot_imgspot_img