INDORAYA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk melakukan pembenahan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama terkait jumlah komisaris yang dinilai terlalu banyak dan menyebabkan kerugian negara.
Ia menyoroti banyaknya komisaris yang tidak sebanding dengan kinerja perusahaan negara yang justru merugi. Padahal, aset yang dimiliki Indonesia melalui BUMN nilainya mencapai lebih dari US$ 1.000 triliun.
Menurut Prabowo, idealnya BUMN bisa memberikan kontribusi minimal US$ 50 miliar untuk negara agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami defisit.
“Karena itu saya memberi tugas kepada badan pengelola investasi Danantara untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi komisarisnya banyak banget,” kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Presiden juga mengkritik keras pemberian tantiem yang besar kepada para komisaris, termasuk mereka yang hanya menghadiri rapat satu kali dalam sebulan namun menerima bayaran miliaran rupiah.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun,” ungkap Prabowo.
Ia mempertanyakan keberadaan tantiem tersebut, menyebutnya sebagai akal-akalan, dan menyayangkan penggunaan istilah asing yang membingungkan masyarakat.
“Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” tutur Prabowo.
Tak hanya komisaris, Prabowo juga menegaskan bahwa jajaran direksi tidak perlu menerima tantiem, terutama jika perusahaan merugi. Ia hanya mengizinkan pemberian tantiem jika keuntungan yang diperoleh nyata dan bukan manipulatif.
“Saya juga telah perintahkan ke Danantara direksi pun tidak perlu Tantiem kalau rugi dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan,” tegas Prabowo.
Terakhir, Presiden menyampaikan bahwa mereka yang tidak setuju dengan kebijakan ini dipersilakan mundur. Ia menyatakan banyak generasi muda yang siap menggantikan posisi tersebut.
“Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima Tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka,” tegas Prabowo.
