INDORAYA – Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkap beberapa bahaya penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), mulai dari penyebaran misinformasi atau hoaks hingga senjata nuklir.
Hal tersebut diungkapkan dalam pertemuan 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang membahas potensi ancaman kecerdasan buatan terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan jika AI menjadi senjata utama untuk melancarkan serangan siber, membuat deepfakes, atau untuk menyebarkan disinformasi dan ujaran kebencian, maka kehadiran teknologi ini menghasilkan konsekuensi yang sangat serius bagi perdamaian dan keamanan global.
“Tidak perlu jauh-jauh dari media sosial. Alat dan platform yang dirancang untuk meningkatkan hubungan antar manusia kini digunakan untuk merusak pemilihan umum, menyebarkan teori konspirasi, dan menghasut kebencian dan kekerasan,” katanya dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di Inggris pada Selasa (18/7/2023), dikutip dari laman resmi PBB.
“Sistem AI yang tidak berfungsi dengan baik adalah area lain yang sangat memprihatinkan. Dan interaksi antara AI dan senjata nuklir, bioteknologi, neuroteknologi, dan robotika, sangat mengkhawatirkan,” tambahnya.
Selain itu, Guterres juga mencatat perdebatan mengenai tata kelola AI, menyoroti perlunya pendekatan universal, serta menggarisbawahi pengalaman serupa di masa lalu yang menawarkan kemungkinan penyelesaian yang dilakukan di bawah kepemimpinan PBB.
“Komunitas internasional memiliki sejarah panjang dalam menanggapi teknologi baru yang berpotensi mengganggu masyarakat dan ekonomi kita. Kita telah berkumpul di PBB untuk menetapkan aturan internasional baru, menandatangani perjanjian baru, dan membentuk badan-badan global baru,” katanya.
Prinsip-prinsip panduan tentang sistem senjata otonom yang mematikan dan rekomendasi tentang Etika Kecerdasan Buatan, misalnya, telah dibahas dan disepakati di forum PBB.
Selain itu, Guterres menyebut pertemuan AI for Good yang diadakan di Jenewa, Swiss, bulan lalu telah mempertemukan para ahli, sektor swasta, badan-badan PBB, dan pemerintah, untuk membantu memastikan teknologi terobosan ini bermanfaat bagi kebaikan bersama.