INDORAYA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan sekaligus memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan merespons maraknya fenomena homeless media, yakni media yang tidak memiliki badan hukum dan pertanggungjawaban redaksional yang jelas.
Kepala Diskominfo Jateng, Agung Hariyadi, mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi. Menurutnya, banyak konten yang diproduksi media tidak resmi cenderung sarat opini pribadi dan berpotensi menyesatkan.
“Kita tidak bisa membendung arus informasi, tetapi yang terpenting adalah membekali masyarakat agar mampu menyaring berita dan tidak mudah terpengaruh opini yang tidak berdasar,” jelasnya saat ditemui Indoraya.News usai acara Forum Koordinasi dan Penguatan Media Massa di Hotel Gumaya Tower, Semarang Tengah, Kamis (13/11/2025).
Agung menambahkan, Diskominfo Jateng tetap memberi ruang bagi media lokal untuk berkembang, namun pertumbuhan tersebut harus sejalan dengan prinsip independensi serta penyajian berita yang berimbang.
“Harus ada cover both sides. Karena media tidak hanya menjadi corong pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam RI, Marsekal Pertama TNI Ariefin Sjahrir, menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki agenda membatasi kebebasan pers. Ia menegaskan, Forum Koordinasi dan Penguatan Media Massa justru bertujuan memperkuat ekosistem media yang sehat.
“Kami sadar betul bahwa membangun ekosistem media yang bersih dan jujur melibatkan banyak pemangku kepentingan. Karena itu, Kemenko Polhukam merangkul semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan media nasional yang sehat,” katanya.
Menanggapi anggapan bahwa forum tersebut merupakan upaya pembungkaman media, Ariefin membantah keras.
“Justru sebaliknya, forum ini digelar agar lebih terbuka. Output-nya berupa rekomendasi kebijakan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membentuk ekosistem media nasional yang sehat dengan nilai-nilai BEJO’S,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi yang begitu cepat menuntut seluruh pihak di industri media untuk beradaptasi tanpa bekerja secara sporadis.
“Kita berusaha mengimbangi perkembangan teknologi tanpa bekerja sporadis. Semua pihak kita rangkul supaya tidak tertinggal,” ungkapnya.
Di sisi lain, Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli memandang forum tersebut sebagai langkah konkret memperkuat ekosistem media yang kredibel di tengah tantangan industri pers yang semakin kompleks.
“Forum ini sangat baik dan positif di tengah turbulensi media yang kini dirasakan industri. Banyak faktor internal dan eksternal yang memengaruhi, maka kegiatan seperti ini penting dilakukan secara reguler,” tuturnya.
Jazuli menekankan bahwa forum semacam ini sekaligus menjadi sarana literasi publik dan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu membedakan media kredibel dari media bermasalah.
“Dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, audiens bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif,” tambahnya.
Forum tersebut diharapkan dapat menjadi ruang sinergi antara pemerintah, insan pers, dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan ekosistem media yang sehat, objektif, dan berintegritas.
