INDORAYA – Indonesia memiliki generasi muda yang melek teknologi, namun terbilang lemah dalam memahami nilai Pancasila. Oleh sebab itu, perlu adanya dorongan untuk menguatkan Jiwa Pancasila pada generasi muda, sehingga semangat nasionalisme tetap dipegang teguh.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor utama yang melandasi jiwa nasionalisme masyarakat Indonesia.
Faktor-faktor tersebut di antaranya yaitu keluarga, pendidikan, masyarakat dan pemerintah. Menurut Heri, keempatnya harus bersinergi dalam mebangun Bangsa Indonesia yang lebih baik.
“Keempatnya mencerminkan identitas bangsa. Seperti faktor orang tua dan pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai kehidupan dan faktor masyarakat yang selalu mengupayakan gotong royong dan musyawarah mufakat,” paparnya.
“Kemudian peran serta pemerintah yang memutuskan program atau kebijakan yang pro rakyat dan membangun,” imbuhnya.
Di sisi lain, Heri mengatakan bahwa ancaman nasionalisme saat ini begitu nyata dan di depan mata. Salah satunya era globalisasi yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Sehingga bukan memajukan, tetapi justru melemahkan semangat nasionalisme para generasi muda.
Hal tersebut nampak dari maraknya kasus penyebaran hoax di sosial media, kasus korupsi, maupun eksisnya budaya asing dalam mempengaruhi pola pikir anak muda.
“Contoh-contoh kasus seperti itu menunjukkan lemahnya ketahanan nasional Indonesia. Bahkan dapat mengganggu stabilitas perekonomian bangsa,” kata Heri.
Adapun faktor-faktor yang membuat jiwa nasionalisme generasi muda pudar, lanjut Heri, terbentuk dari dua sisi, yakni faktor internal dan eksternal.
“Jadi tidak hanya kecepatan arus globalisasi dan menguatnya paham liberalisme yang membuat nasionalisme pudar. Melainkan juga karena kurangnya peran pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat,” terangnya.
Heri menuturan, kekosongan peran tersebut pada akhirnya yang membuat terkikisnya rasa bangga para pemuda terhadap bangsanya. Apalagi banyak disuguhi oleh penyimpangan peran politik dan penghianatan oknum pejabat terhadap rakyatnya.
“Jadi tidak heran apabila demokratisasi yang melampaui batas etika dan sopan santun terjadi di mana-mana, seperti unjuk rasa maupun pembangkangan terhadap kebijakan,” ungkapnya.
“Ini yang perlu kita ubah dan perbaiki. Menyelaraskan kembali mimpi bersama bangsa Indonesia dan merawat nilai nasionalisme dalam diri kita,” pungkasnya. [Adv-Indoraya]