INDORAYA – Di tengah kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur, masih banyak warga Jawa Tengah yang menghadapi kesenjangan dalam pelayanan dasar—mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga akses air bersih. Kondisi ini mencerminkan belum utuhnya kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko menegaskan bahwa aktualisasi nilai kemanusiaan dalam Pancasila harus ditunjukkan lewat kehadiran nyata pemerintah di tengah rakyat, bukan sekadar wacana di atas kertas.
“Kemanusiaan yang adil dan beradab itu bukan slogan. Itu mandat konstitusi. Negara harus hadir, terutama bagi warga yang paling lemah aksesnya—yang tinggal di pinggiran, yang tak punya daya,” tegas Heri.
Ia menyoroti sejumlah wilayah di Jawa Tengah yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar. Seperti puskesmas yang jauh, kekurangan tenaga medis, atau layanan gizi yang minim untuk balita.
Heri menyebut hal ini sebagai bentuk “ketimpangan struktural” yang tidak boleh dibiarkan berlarut.
Menurutnya, keadilan dalam pelayanan publik adalah ukuran sejati dari keberadaban sebuah bangsa. Negara yang tidak hadir dalam urusan dasar rakyatnya, lanjut Heri, sedang mengabaikan nilai utama dalam Pancasila.
“Kalau ada anak yang tidak sekolah karena miskin, atau ibu melahirkan di rumah karena tak ada puskesmas, berarti kita gagal menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi warga dalam menyuarakan kebutuhannya, dan meminta pemerintah daerah lebih aktif membuka kanal aduan serta mempercepat tindak lanjut laporan masyarakat.
“Negara harus peka dan tanggap. Jangan tunggu laporan viral baru bergerak. Pelayanan dasar itu hak, bukan hadiah,” ujar Heri.
Sebagai bagian dari penguatan nilai Pancasila, Heri juga mengusulkan agar pendidikan kewarganegaraan di sekolah tak hanya bicara teori, tetapi disandingkan dengan praktik advokasi hak-hak sosial.
“Nasionalisme dan kemanusiaan tidak bisa dipisah. Cinta tanah air itu juga berarti tidak membiarkan tetangga kita hidup tanpa layanan dasar yang layak,” pungkasnya.
