Di tengah gejolak ekonomi yang masih membayangi pasca-pandemi dan tuntutan reformasi yang semakin kencang dari masyarakat, Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan dengan mengumumkan reshuffle kedua Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025 pukul 16:00 WIB.
Perombakan ini langsung menyentuh lima posisi menteri kunci, termasuk penggantian yang menurut sebagian publik dinilai kontroversial, seperti Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan, serta pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru.
Pengumuman dan pelantikan berlangsung kilat di Istana Negara, Jakarta, hanya dalam hitungan jam, yang langsung memicu fluktuasi di pasar saham dengan IHSG sempat anjlok hingga 1,5% sebelum pulih sebagian.
Reshuffle ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan sinyal kuat dari Prabowo untuk menjawab kritik atas performa pemerintahan yang baru berusia 11 bulan.
Reshuffle Setelah Evaluasi dan Menimbang Kerja
Kabinet Merah Putih pertama kali dilantik pada Oktober 2024, menyusul kemenangan Prabowo-Gibran di Pemilu 2024 dengan dukungan koalisi besar.
Reshuffle pertama datang cepat, hanya tujuh bulan kemudian, untuk penyesuaian awal. Kali ini, reshuffle kedua dipicu oleh evaluasi internal atas kinerja kabinet, di tengah isu-isu panas seperti inflasi yang mencapai 3,5% pada Agustus 2025, prioritas program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terhambat distribusi, serta rentetan demonstrasi sejak 13 Agustus 2025, yang menuntut perbaikan ekonomi dan pembubaran DPR.
Spekulasi sudah beredar sejak akhir Agustus, termasuk rumor pengunduran diri Sri Mulyani dan penangkapan mantan wakil menteri terkait korupsi, yang menambah tekanan untuk “bersih-bersih” di kabinet.
Alasan resmi dari pemerintahan datang langsung dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menyatakan: “Atas dasar evaluasi dan sejumlah masukan, sore ini Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan.”
Prasetyo menambahkan bahwa keputusan ini murni hasil evaluasi berkelanjutan, dengan Presiden Prabowo mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Ia juga menepis isu bahwa pergantian seperti Budi Gunawan terkait kerusuhan tertentu, menegaskan reshuffle ini “murni hasil evaluasi” tanpa motif lain.
Secara historis, reshuffle di Indonesia sering jadi alat presiden untuk mengonsolidasikan kekuasaan, seperti di era Jokowi yang merespons krisis serupa.
Siapa Masuk, Siapa Keluar
Reshuffle ini memperluas kabinet dari 49 menjadi 54 posisi dengan penambahan Kementerian Haji dan Umrah, yang diambil dari Badan Pengelola Haji untuk fokus pada layanan umat Muslim. Berikut breakdown perubahannya:
Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati, yang menjabat sejak 2016 dan dikenal dengan kebijakan fiskal ketat yang sukses menjaga defisit anggaran di bawah 3% PDB, diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom senior mantan Ketua Dewan Komisioner LPS dengan pengalaman di perbankan dan Bank Indonesia. Pergantian ini berdasarkan Keppres RI Nomor 86/P Tahun 2025.
Menko Polhukam: Budi Gunawan, eks Kepala BIN dengan fokus keamanan, diberhentikan; Sjafrie Sjamsoeddin (Menteri Pertahanan) ditunjuk ad interim, dengan alasan sementara karena Presiden belum menunjuk pengganti definitif.
Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo, politisi muda dari Golkar yang sering dikritik atas penanganan event olahraga nasional, dicopot; posisi ini masih kosong, dengan spekulasi nama seperti Raffi Ahmad atau Taufik Hidayat.
Menteri Koperasi dan UKM: Budi Arie Setiadi, mantan Menkominfo yang kontroversial karena isu sensor media, diganti oleh Ferry Juliantono dari Gerindra, mantan wakilnya.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding diganti oleh Mukhtarudin dari Golkar.
Penambahan Baru: Kementerian Haji dan Umrah dibentuk, dengan Gus Irfan Yusuf sebagai menteri dan wakil menteri belum diumumkan.
Perubahan ini meningkatkan representasi Gerindra dan Golkar dalam koalisi, sambil menjaga keseimbangan gender di sekitar 20% perempuan.
Tidak ada restrukturisasi besar selain kementerian baru, tapi ini menandai shift ke arah prioritas keagamaan dan ekonomi.
Alasan dan Risiko Reshuffle
Reshuffle ini bukan sekadar pergantian kursi, tapi respons kompleks terhadap masalah internal dan eksternal yang melibatkan dimensi kinerja, politik, dan yuridis.
Tunjung Sulaksono, pakar ilmu pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengatakan, “Dari perspektif ilmu pemerintahan, ada tiga alasan utama reshuffle dilakukan yakni terkait kinerja, politis, dan yuridis.”
Dari sisi kinerja, para pendukung reshuffle berargumen bahwa ini adalah upaya konkret untuk memperbaiki kelemahan kabinet.
Terutama setelah data BPS menunjukkan inflasi Agustus 2025 mencapai 3,5%—lebih tinggi dari target 2,5%—dan program Makan Bergizi Gratis baru terealisasi 40% karena masalah distribusi.
Penggantian menteri seperti Dito Ariotedjo dan Budi Arie, yang sering dikritik atas kinerja buruk. Misalnya, event SEA Games 2025 yang amburadul dengan anggaran membengkak 15%, reshuffle ini dilihat sebagai “penyegaran” untuk tingkatkan efisiensi.
Data KPK menunjukkan 12 kasus korupsi di kementerian sejak 2024—dan hanya mengganti nama tanpa reformasi struktural. Rentetan demonstrasi di 6 kota besar sejak 13 Agustus 2025, yang salah satu tuntutannya pembubaran DPR juga dianggap memicu reshuffle.
Secara politis, reshuffle ini merupakan manuver cerdas Prabowo untuk konsolidasi kekuasaan, dengan memasukkan lebih banyak tokoh Gerindra dan Golkar untuk perkuat koalisi menjelang Pemilu 2029.
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, misalnya, diargumenkan sebagai respons terhadap tuntutan umat Muslim. Data Kemenag menunjukkan antrean haji mencapai 5 juta orang.
Reuters mencatat rupiah tertekan hingga Rp16.200 per dolar AS dan kepercayaan investor menurun 10% pasca-pengumuman, menunjukkan ketidakpastian politik justru melemahkan stabilitas.
Penggantian Sri Mulyani menjadi sorotan utama. Pendukung berargumen pergantian ini karena kebutuhan rotasi untuk injeksi ide segar, terutama setelah Sri Mulyani sukses mengelola anggaran namun masih konservatif, di tengah defisit fiskal 2,8% PDB.
Purbaya, dengan berpengalaman di LPS yang menyelamatkan simpanan nasabah Rp500 triliun selama krisis, diharapkan lebih agresif dorong pertumbuhan.
Demonstrasi di 5 kota besar, berhubungan dengan kebijakan fiskal ketat Sri Mulyani atas kenaikan harga bahan pokok 12%.
Versi kontra lebih kritis: Sejumlah pengamat di Kompas nilai alasan tak lepas dari “situasi politik dan sosial yang memanas”.
Meskipun Kementrian Keuangan menegaskan video viral berisi ucapan Sri Mulyani soal kesenahteraan guru dan dosen itu hasil deepfake, isi video tetap berdampak di media sosial. Rumor yang beredar, sehari sebelum reshuffle, Sri Mulyani menyatakan mundur.
Gelombang Reaksi
Golkar dan Gerindra mendukung penuh reshuffle ini. Airlangga Hartarto dari Golkar yakin pasar akan pulih berkat fundamental ekonomi kuat. Masyarakat umum, berdasarkan survei cepat Litbang Kompas, 60% setuju karena ingin perubahan nyata pasca-demonstrasi, tapi 30% ragu atas dampak jangka pendek seperti fluktuasi rupiah. Di media sosial, hashtag #ReshuffleKabinet trending dengan campuran apresiasi atas penggantian Sri Mulyani (karena dianggap terlalu ketat) dan kekhawatiran atas posisi kosong seperti Menpora.
Secara internasional, IMF dan ASEAN diam, tapi Reuters catat guncangan pasar global dengan investor asing tarik dana Rp200 triliun sementara, sementara BRICS (di mana Prabowo ikut virtual meeting 8 September) melihat ini sebagai adaptasi internal tanpa dampak besar. Mahfud MD, eks Menko Polhukam, mengapresiasi sebagai “respons cepat tuntutan rakyat”.
Reshuffle Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025 ini membuktikan, Prabowo tidak ragu merombak kabinet untuk menjawab tantangan, dari evaluasi kinerja hingga penyelesaian agenda pemerintah ke depan. [dm]
