INDORAYA – Pembangunan fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah dinilai perlu diikuti dengan pengawasan terhadap pengelolaan dan pihak yang menjalankan koperasi.
Sebab, keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo itu tidak hanya ditentukan dari jumlah bangunan yang berdiri, tetapi juga kemampuan koperasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Tengah, Dwi Yasmanto mengatakan, pengawasan terhadap pelaksana atau operator KDKMP menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan.
“Yang sangat perlu diawasi adalah pelaksana atau operator KDMP,” ucap Yayan, sapaan akrabnya.
Menurutnya, pembangunan KDKMP saat ini sudah mulai terlihat di berbagai daerah. Namun, belum seluruh koperasi tersebut telah beroperasi.
Ia menilai KDKMP memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa apabila dikelola dengan baik. Koperasi dapat menjadi penghubung antara masyarakat, petani, pelaku usaha, dan pasar.
Salah satu peran yang dapat dikembangkan adalah menjadi off-taker atau penampung hasil produksi petani, sekaligus menyediakan kebutuhan pertanian seperti pupuk dan sarana produksi.
“Koperasi desa memang untuk memangkas tengkulak dan memutarkan ekonomi desa,” beber Anggota Komisi C DPRD Jateng tersebut.
Menurutnya, konsep tersebut membuat KDKMP tidak cukup hanya dibangun secara fisik, tetapi harus memiliki perencanaan usaha yang jelas serta pengelola yang mampu menjalankan fungsi koperasi.
Yayan juga mengaitkan keberadaan KDKMP dengan program pemerintah lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai dapat menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa. Ia mencontohkan satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melibatkan sekitar 30 relawan.
“Rp60 juta itu uang cash turun dari atas ke bawah diberikan kepada mereka, kemudian uang itu tentu dibelanjakan di warung sekitar mereka tinggal,” katanya.
Menurutnya, pola perputaran ekonomi tersebut dapat menjadi gambaran bagaimana program pemerintah mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat apabila dikelola dengan baik.
Yayan menambahkan, pengawasan KDKMP melibatkan berbagai pihak karena program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diteruskan hingga tingkat desa.
“MBG dan koperasi adalah program pemerintah yang harus disukseskan. Karena program tersebut dapat menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah dan juga memenuhi kebutuhan gizi anak kita serta penanggulangan stunting,” katanya.
Lebih lanjut pihaknya mengingatkan kepada seluruh kader Gerindra di Jawa Tengah untuk terlibat dalam pengawasan supaya program Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra berjalan sukses dan berdampak bagi masyarakat.
“Dan harapannya persoalan yang muncul dalam pelaksanaan KDKMP, baik terkait tata kelola maupun pengelola koperasi, dapat menjadi bahan evaluasi agar program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
