Menurut Sumanto, kebijakan pemerintah yang paling utama adalah menyejahterakan peternak dan petani. Caranya antara lain penyediaan bibit berkualitas, subsidi dan meningkatkan harga jual produksi peternak dan petani.
Menurut Sumanto, masyarakat perlu bijak dalam mengelola keuangan pasca Ramadan dan Idul Fitri. Apalagi pengeluaran masyarakat cukup besar untuk Tunjangan Hari Raya (THR), mudik, membeli baju baru, dan berbagai kebutuhan lainnya.
Ketua DPRD Jateng Sumanto berharap momentum mudik dan libur Lebaran bisa memberikan keuntungan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pasalnya, Idul Fitri selalu diiringi peningkatan konsumsi masyarakat yang membuat roda perekonomian berputar lebih cepat.
Sumanto mengatakan, dalam penanganan konflik sosial, pihak terkait perlu mengelola dan memitigasi isu yang berpotensi menimbulkan situasi tak kondusif.
Hampir 80 persen dari 116 titik mata air di kawasan Gunung Muria dalam kondisi kering atau mati. Untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan itu sekaligus menekan ancaman banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan pembangunan rorak atau lubang resapan air di kawasan hutan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meminta kontraktor menyelesaikan pembangunan talud di ruas Kudus-Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, paling lambat 15 Desember 2026.
Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).
Komisi Yudisial (KY) memperkenalkan inovasi Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU) sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim. Program ini mulai dirintis dengan menjadikan Pengadilan Negeri (PN) Semarang sebagai lokasi percontohan.