INDORAYA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan menuai sorotan. Anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik, mengkritik penyajian menu kering...
Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Tengah tengah melakukan evaluasi standar operasional prosedur (SOP) penyediaan makanan buntut kasus dugaan keracunan yang dialami oleh ratusan siswa di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan.
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa sebanyak 16.503 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menyalurkan program makan bergizi gratis (MBG) kepada 47 juta penerima manfaat hingga November 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut bahwa dapur penyedia MBG itu tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 unit Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus di lingkungan pesantren. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan gizi bagi para santri di seluruh Indonesia.
Upaya lain yang sudah ditempuh untuk memenuhi kebutuhan SPPG di Jateng antara lain: sebanyak 134 titik lokasi SPPG di lahan aset Pemkab/Pemkot dan Pemprov diusulkan untuk dibangun SPPG
Hampir 80 persen dari 116 titik mata air di kawasan Gunung Muria dalam kondisi kering atau mati. Untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan itu sekaligus menekan ancaman banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan pembangunan rorak atau lubang resapan air di kawasan hutan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meminta kontraktor menyelesaikan pembangunan talud di ruas Kudus-Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, paling lambat 15 Desember 2026.
Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) mendesak Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 sesuai kebutuhan hidup layak (KHL).
Komisi Yudisial (KY) memperkenalkan inovasi Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU) sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim. Program ini mulai dirintis dengan menjadikan Pengadilan Negeri (PN) Semarang sebagai lokasi percontohan.