INDORAYA – Ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah masih menghadapi kendala dalam memperoleh pasokan barang subsidi seperti LPG dan pupuk. Persoalan tersebut kini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramiyanto mengakui, koperasi desa kerap kalah cepat dalam menyerap kuota subsidi dibanding pangkalan besar maupun distributor lain.
“Kami sudah melakukan kontak bisnis dengan teman-teman BUMN, Pupuk, Bulog, hingga Pertamina. Namun di lapangan, LPG dan pupuk ini terserap sangat cepat sebelum sampai ke koperasi kita. Inilah yang kami inginkan, bagaimana keluhan teman-teman pengurus ini agar bisa segera dioptimalkan lagi,” ujar Bram saat ditemui di Semarang, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat fungsi koperasi sebagai penyangga kebutuhan masyarakat desa belum berjalan optimal. Karena itu, pihaknya kini melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM agar koperasi desa dapat masuk sebagai pangkalan resmi yang memperoleh kuota tetap.
Ia menilai langkah tersebut penting agar koperasi yang telah memiliki badan hukum tidak kesulitan melayani kebutuhan masyarakat hanya karena persoalan distribusi stok subsidi.
Menurut Bram, persoalan stok subsidi seperti minyak goreng juga masih menjadi catatan evaluasi pemerintah. Sebab pada momentum tertentu, pasokan barang subsidi di tingkat koperasi belum sepenuhnya stabil.
“Kemarin waktu Gerakan Pangan Murah, 400 koperasi sempat tersuport minyak dan lancar. Tapi hari ini ada masukan (kendala stok) lagi, ini menjadi evaluasi kami untuk koordinasikan ulang. Koperasi Merah Putih harus punya kepastian kuota sebagai pangkalan resmi agar uangnya bisa berputar cepat di sektor riil,” tegasnya.
Berdasarkan data Dinkop UKM Jateng, saat ini terdapat 8.523 Koperasi Desa Merah Putih yang telah memiliki badan hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.271 koperasi atau sekitar 73 persen telah aktif beroperasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan seluruh koperasi tersebut dapat beroperasi penuh pada akhir 2026 guna memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
