INDORAYA – Dampak perubahan iklim tak hanya menyasar sektor lingkungan, tetapi juga mulai terasa dalam pola migrasi sosial masyarakat, terutama di wilayah rentan bencana dan kekeringan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menilai perlu adanya langkah kebijakan adaptif dari pemerintah daerah untuk menghadapi fenomena ini secara terencana.
“Perubahan iklim menyebabkan masyarakat di wilayah-wilayah rawan kekeringan, abrasi pantai, atau longsor perlahan meninggalkan tempat tinggalnya. Ini bukan lagi sekadar mobilitas ekonomi, tapi sudah menjadi migrasi sosial yang masif,” ungkap Heri.
Menurut Heri, perpindahan ini membawa konsekuensi sosial yang kompleks. Mulai dari konflik lahan di wilayah baru, tekanan terhadap fasilitas dasar di daerah tujuan, hingga hilangnya ikatan sosial-komunal di daerah asal.
“Ketika sekelompok masyarakat harus bermigrasi tanpa skema kebijakan yang adaptif, maka akan timbul ketimpangan sosial baru. Pemerintah harus mulai mengantisipasi ini dengan perencanaan berbasis data dan proyeksi iklim,” tegasnya.
Ia menyebutkan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara dinas sosial, lingkungan hidup, perencanaan wilayah, serta sektor pendidikan dan kesehatan untuk mengembangkan “Peta Kerentanan Sosial akibat Iklim” sebagai dasar intervensi.
Selain itu, Heri juga mendorong perlunya pendampingan sosial dan pendekatan budaya dalam penanganan komunitas yang bermigrasi, terutama yang berasal dari daerah adat atau kawasan terpencil.
“Jangan sampai perpindahan ini justru memutus mata rantai budaya dan kearifan lokal mereka. Negara harus hadir tidak hanya sebagai penolong darurat, tapi juga sebagai fasilitator integrasi yang berkeadilan,” tambahnya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi beberapa inisiatif desa di lereng Gunung Merbabu dan kawasan pantura yang mulai membuat rencana kontinjensi berbasis komunitas untuk merespons ancaman iklim.
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai praktik-praktik tersebut bisa menjadi inspirasi skema kebijakan regional.
“Kita harus berubah dari reaktif menjadi preventif. Migrasi karena iklim ini nyata, dan akan makin sering terjadi. Jawa Tengah perlu jadi contoh provinsi yang siap menghadapi itu dengan skema yang terintegrasi dan manusiawi,” tutupnya. [Adv]
