INDORAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mendorong penguatan program literasi keuangan bagi masyarakat pedesaan di Jawa Tengah sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Berdasarkan data terbaru, jumlah UMKM di Jawa Tengah menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Secara nasional, jumlah UMKM di provinsi ini mencapai sekitar 4,45 juta unit usaha pada 2025, menjadikannya salah satu daerah dengan basis UMKM terbesar di Tanah Air.
Selain itu, sektor UMKM juga terbukti menjadi penopang utama ekonomi daerah. Pada triwulan II 2025, sektor ini bahkan mencatat pertumbuhan sekitar 5,28 persen, menunjukkan peran signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi Jawa Tengah.
Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi masih berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan, khususnya di wilayah pedesaan.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan, tingkat literasi keuangan nasional berada di angka 66,46 persen, masih tertinggal dibandingkan tingkat inklusi keuangan yang mencapai 80,51 persen.
Kondisi ini mencerminkan masih banyak masyarakat yang telah mengakses layanan keuangan, namun belum sepenuhnya memahami pengelolaan dan risikonya.
“Literasi keuangan menjadi kunci agar pelaku UMKM bisa berkembang. Tanpa pemahaman yang baik, usaha sulit tumbuh secara berkelanjutan,” tegas Heri.
Ia menilai, banyak pelaku UMKM di pedesaan Jawa Tengah masih mencampur keuangan pribadi dengan usaha, sehingga menyulitkan pengembangan bisnis.
“Hal-hal sederhana seperti pencatatan keuangan sering diabaikan, padahal itu sangat penting untuk mengetahui kondisi usaha,” ujarnya.
Heri juga mendorong pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk memperluas edukasi keuangan melalui pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan.
Di sisi lain, perkembangan sektor jasa keuangan di Jawa Tengah menunjukkan tren positif.
Hingga pertengahan 2025, penyaluran kredit melalui fintech peer-to-peer lending di Jawa Tengah tercatat mencapai sekitar Rp7,03 triliun, tumbuh signifikan secara tahunan, yang menunjukkan meningkatnya akses pembiayaan masyarakat.
Menurut Heri, kondisi ini harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memahami risiko dan manfaat layanan keuangan.
“Literasi dan akses harus berjalan beriringan. Masyarakat tidak hanya paham, tapi juga bisa memanfaatkan layanan keuangan secara optimal,” tambahnya.
Ke depan, ia berharap penguatan literasi keuangan dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, khususnya dalam mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat ekonomi desa.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Kalau dikelola dengan baik, dampaknya akan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
