INDORAYA – Sebanyak 586 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah (Jateng) terkatung-katung karena penempatannya dianulir. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng mendesak pemerintah segera memberikan kepastian terkait nasib tenaga pendidik tersebut.
Sebelumnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membatalkan penempatan sebanyak 3.043 guru PPPK di Indonesia. Di Jateng tercatat ada 586 guru PPPK yang dianulir, meliputi 428 di tingkat SMA/SMK/SLB dan sisanya dari SD/SMP di 25 25 kabupaten/kota di Jateng.
“Sudah kita coba negosiasikan dengan berbagai pihak, dan memang sudah dikonfirmasi akan diakomodir. Sehingga kita minta kepastian akan diakomodir pada 2023 ini,” kata Kepala PGRI Jateng saat dihubungi melalui panggilan WhatsApp, belum lama ini.
Muhdi menyebut, sebelumnya Medikbudristek Nadiem Makarim menegaskan bahwa kabupaten/kota dan provinsi yang jumlah formasinya belum sesuai akan ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat. Hal ini diupayakan melalui program pengangkatan satu juta guru PPPK yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu, Muhdi mewakili PGRI Jateng meminta pemerintah untuk merealisasikan program tersebut dengan memberi kejelasan terkait nasib 586 guru PPPK yang dianulir. Pihaknya terus memeperjuangkan agar kepastian penempatan dapat diumumkan secepatnya pada tahun ini.
“Saat ini yang diperjuangkan adalah ratusan guru tersebut bisa mendapatkan penempatan di tahun ini dan sesuai janji pemerintah terpenuhi pengangkatan satu juta PPPK itu. Karena waktu ultah PGRI di Jawa Tengah Pak Menteri menyampaikan akan memenuhi jumlah satu juta dan Dirjen memang sudah menjanjikan dipenuhi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, perjuangan PGRI Jateng akan terus dilanjutkan untuk menagih janji-janji yang telah pemerintah sampaikan sebelumnya. Tidak terkecuali guru honorer agar bisa ikut direkrut untuk memenuhi kuota program pengangkatan satu juta PPPK.
“Jadi kalau apa yang ditanyakan menjadi target kami saat ini, yang di batalkan di 2023 dapat penempatan lalu guru honorer yang belum p1 bisa masuk di tahun 2023 ini, karena tahun 2023 ini harusnya menjadi tahun terakhir untuk mencapai satu juta,” pungkas Muhdi.
