INDORAYA – Program penataan birokrasi di lingkungan Pemkot Salatiga terus berjalan. Jika sudah sesuai jalur yang benar, maka tahun ini Pj Wali Kota Salatiga Sinoeng N Rachmadi berharap tidak akan ada lagi jabatan yang diisi Plt. Ketika kosong bisa segera diisi karena sudah ada pegawai yang kompeten sesuai hasil pemetaan.
“Demikian juga birokrasi berdasarkan kedekatan tidak akan terjadi,” ujar Pj Wali Kota Salatiga Sinoeng N Rachmadi saat memberi arahan kepada 60 pejabat eselon 4 Salatiga saat mengikuti uji kompetensi managerial di gedung BPSDM Jateng.
Dikatakan Sineong, dalam uji kompetensi managerial ini tidak ada jawaban salah benar tidak ada, kecepatan menjawab dalam uji kompetensi ini juga menjadi acuan dalam kecepatan menyelesaikan masalah. “Setiap pertanyaan dalam komputer berbeda, jadi kalau susah jangan meminta jawaban teman karena akan sia-sia dan menghabiskan waktu,” ujar Sinoeng mengingatkan.
Sebanyak 60 pejabat eselon 4 di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga mengikuti Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural. Kegiatan yang diselenggarakan BKPSDM Kota Salatiga tersebut guna mengetahui talent pool calon pejabat administrator Pemerintah Kota Salatiga. Turut mendampingi Penjabat Wali Kota dalam pembukaan Plt. Kepala BKPSDM Kota Salatiga Ardiantara.
Dalam kesempatan itu Sinoeng mengingatkan, program uji kompetensi adalah suatu hal yang mutlak dalam penempatan seseorang pada suatu jabatan. “Pelaksanaan uji kompetensi untuk eselon 2 dan 3 sudah dilakukan. Skema pola karir sudah saya siapkan dan konsultasi kepada pemerintah pusat baik BKN, Menpan RB, dan Kemendagri. Dan pola karir seperti ini sudah seharusnya dilaksanakan. Kalau ini menjadi tabiat para pejabat maka Salatiga akan terlihat moncer, sehingga pola karir sesuai dengan bidang yang dikuasai,” ujar Sinoeng.
Drs. Sukardi MSI, selaku Kepala Unit Penilaian Kompetensi ASN BKD Provinsi Jawa Tengah mengatakan rasa terima kasihnya atas kepercayaan Pj Wali Kota Salatiga kepada BKD Provinsi untuk melaksanakan uji kompetensi.
“Dengan terlaksananya program ini di awal tahun berarti program ini terencana bukan dadakan. Hasil uji ini berlaku selama tiga tahun, kecuali menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dalam uji juga dilakukan simulasi penyelesaian masalah, simulasi disposisi naskah dinas, simulasi diskusi kelompok, dan wawancara kompetensi,” jelas Sukardi. (*)