INDORAYA – Antusiasme masyarakat Jawa Tengah terhadap program Sekolah Rakyat terus menunjukkan tren positif. Jumlah pendaftar di sejumlah lokasi rintisan bahkan melampaui kuota yang telah disiapkan pemerintah. Hal ini mendorong DPRD Jawa Tengah mengupayakan perluasan daya tampung agar lebih banyak calon siswa dapat terakomodasi.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto mengatakan, tingginya minat masyarakat menjadi bukti bahwa program sekolah berasrama gratis tersebut sangat dibutuhkan, khususnya bagi keluarga prasejahtera.
“Siswa yang ditargetkan itu awalnya tiga kelas. Ternyata saat pendaftaran dibuka, peminatnya bisa mencapai empat hingga lima kelas. Karena itu sedang diupayakan agar ke depan seluruh kebutuhan tersebut bisa diakomodasi,” ujar Yudi saat ditemui Indoraya.News di Kantor DPRD Jateng, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, lonjakan jumlah pendaftar menunjukkan adanya harapan besar masyarakat terhadap akses pendidikan berkualitas yang disediakan melalui Sekolah Rakyat. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat menambah kapasitas penerimaan maupun memperluas jangkauan program di masa mendatang.
Meski demikian, Yudi mengimbau calon peserta didik yang belum berhasil lolos seleksi agar tidak berkecil hati. Ia menyebut masih tersedia alternatif melalui program beasiswa kemitraan yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Menurutnya, peluang mendapatkan bantuan pendidikan melalui skema tersebut masih cukup besar karena daya serapnya belum maksimal. Dari lebih dari 5.000 kuota yang disediakan Pemprov Jateng, baru sekitar 4.000 kursi yang terisi.
“Bagi masyarakat yang hari ini belum diterima di Sekolah Rakyat, masih bisa memanfaatkan fasilitas beasiswa kemitraan tersebut,” tambahnya.
Yudi memastikan proses penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat tidak berbenturan dengan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada sekolah reguler. Sebab, program tersebut memiliki mekanisme seleksi tersendiri yang mengacu pada basis data keluarga desil 1 hingga desil 4 milik Kementerian Sosial.
Di sisi lain, pelaksanaan Sekolah Rakyat tahap rintisan telah berjalan di sebagian besar daerah sasaran di Jawa Tengah.
Dari total 14 daerah yang ditargetkan, hanya Klaten dan Temanggung yang masih menyelesaikan persiapan akibat kendala ketersediaan lahan. Sementara untuk wilayah Solo Raya, pelaksanaan sementara dipusatkan di Sukoharjo, Sragen dan Karanganyar.
Yudi menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang dengan standar infrastruktur yang cukup tinggi dan mengusung konsep sekolah berasrama yang menyerupai sekolah unggulan seperti Taruna Nusantara. Karena itu, setiap lokasi membutuhkan lahan minimal seluas lima hektare.
“Tantangan di lapangan, beberapa daerah masih terkendala lahan karena lokasi yang diajukan masuk kawasan lahan hijau aktif atau lahan perkebunan, seperti yang terjadi di Grobogan dan Klaten,” ujarnya.
Meski menghadapi sejumlah kendala, pihaknya optimistis pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai target melalui pelaksanaan secara bertahap.
Meningkatkan Kualitas SDM dan Gizi Anak
Lebih lanjut, Yudi menilai program Sekolah Rakyat yang dipadukan dengan program makan bergizi gratis berpotensi menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah.
Menurutnya, rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah masih berada di bawah target wajib belajar sembilan tahun maupun rata-rata nasional. Karena itu, program pendidikan berasrama yang didukung pemenuhan gizi secara berkelanjutan dinilai mampu memberikan dampak positif dalam jangka panjang.
Ia meyakini pola pendidikan tersebut tidak hanya meningkatkan capaian akademik, tetapi juga membantu membentuk karakter, kesehatan fisik, dan ketangguhan mental peserta didik, terutama dari keluarga kurang mampu.
“Kita tidak bisa melihat hasilnya hanya dalam satu atau dua bulan, tetapi lihat prosesnya dalam tiga tahun. Sekolah unggulan ini sepenuhnya dibiayai pemerintah agar anak-anak kita, khususnya yang berasal dari desa, memperoleh hak atas pendidikan berkualitas dan asupan gizi yang setara,” pungkasnya.
