INDORAYA – Konsistensi dalam menggelar program gerakan pangan murah berhasil mengantarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) meraih dua penghargaan dalam ajang Badan Pangan Nasional (Bapanas) Award tahun 2024.
Pemprov Jateng dinobatkan sebagai Penyelenggara Gerakan Pangan Murah (GPM) Tingkat Provinsi Terbaik II. Kedua, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng meraih penghargaan kategori Integrasi Data Pangan Inovatif pada aplikasi SISLOGDA (sislogda.jatengprov.go.id).
Penghargaan itu diterima langsung oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana pada acara Bapanas Award di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Minggu (28/7/2024) malam.
Provinsi Jateng juga memperoleh satu unit mobil yang akan digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Selain itu, Pemprov juga mendapatkan bantuan sarana prasarana penguatan logistik pangan untuk menyimpan bahan pangan yang mudah rusak.
Nana Sudjana berkata, penghargaan yang diraih atas konsistensi program gerakan pangan murah menjadi penyemangat bagi Pemprov Jateng dalam mengelola pangan, khususnya pangan untuk masyarakat.
“Sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, kami akan melayani dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Jateng,” kata dia usai menerima penghargaan.
Dia menyebut, program ini dilakukan di 35 kabupaten/kota melalui sinergi dengan berbagai instansi. Hingga Juli 2024 ini telah dilaksanakan sebanyak 808 Kali dengan omzet Rp39,7 miliar.
Nana mengatakan, jumlah itu mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 lalu yang mencapai 553 kali dengan omzet Rp35,59 miliar.
Pemprov Jateng telah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan. Selain GPM, upaya lainnya secara rutin melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen, pedagang, maupun konsumen.
“Kami juga ada Satgas Pangan, ini yang selalu melakukan pengawasan terhadap naik turunnya harga pangan,” kata Nana.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, stok pangan di sebagian besar cukup dan surplus. Bahkan, proyeksi ketersediaan beras tahun 2024 mencapai 6.185 220 ton, padahal kebutuhannya mencapai 4.060.888 ton. Sehingga surplus 2.124.331 ton.
Sebagai upaya stabilisasi harga pangan, Pemprov Jateng berkerja sama dengan instansi lain seperti BUMN, BUMD, BUMP, Gapoktan/Poktan, Asosiasi, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), dan pelaku usaha lainnya.
Selain itu, juga ada program fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk membiayai pengiriman bahan pangan dari produsen ke konsumen, sehingga konsumen mendapatkan harga yang lebih terjangkau bila dibandingkan harga pasar.
Pemprov Jateng juga memfasilitasi Kios Pangan Murah untuk meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat. Program ini bekerjasama dengan kios masyarakat/kios pemerintah desa (BUMDes).
Dalam program ini, lokasi diprioritaskan pada desa miskin, desa rawan pangan, desa dampingan dan daerah pantauan inflasi. Bahan pangan yang difasilitasi adalah beras dan telur. Sampai dengan saat ini telah terfasilitasi 350 Kios Pangan Murah di 28 kabupaten/kota, dengan realisasi penyerapan beras 411.675 Kg dan telur 70.430 kg.
