INDORAYA – Perkembangan teknologi dan media sosial membuat persoalan masyarakat kini dapat dengan cepat menjadi perhatian publik. Dalam kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mengapresiasi semakin terbukanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada pemerintah.
Menurut Heri, keterbukaan informasi menjadi hal positif karena masyarakat kini memiliki lebih banyak saluran untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Aspirasi yang muncul, baik melalui forum resmi, DPRD, media maupun media sosial, seharusnya dapat menjadi bahan penting dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah.
“Ini tentu perkembangan yang baik. Masyarakat sekarang semakin aktif menyampaikan aspirasi dan pemerintah juga memiliki banyak saluran untuk mendengar apa yang menjadi persoalan di lapangan,” kata Heri.
Namun, Heri mengingatkan pemerintah tidak seharusnya baru bergerak ketika sebuah persoalan telah ramai atau viral di media sosial. Menurutnya, keluhan masyarakat perlu dibaca sebagai sinyal awal agar masalah dapat ditangani sebelum berkembang lebih besar.
“Jangan sampai sebuah persoalan baru mendapat perhatian setelah ramai. Seharusnya kita bisa mendeteksi lebih awal apa yang menjadi keluhan masyarakat dan mencari solusinya sebelum persoalan itu semakin meluas,” ujarnya.
Karena itu, Heri memandang Jawa Tengah perlu memperkuat semacam “alarm kebijakan” untuk membaca persoalan yang berkembang di masyarakat.
Alarm tersebut, lanjut Heri, tidak harus berupa sistem baru, melainkan dapat mengoptimalkan berbagai saluran yang selama ini sudah ada. Mulai dari aspirasi masyarakat, hasil reses, pengaduan publik hingga informasi yang berkembang di media.
Menurutnya, berbagai informasi tersebut dapat menjadi bahan bagi pemerintah dan DPRD untuk melihat pola persoalan yang terjadi. Jika keluhan serupa terus muncul di sejumlah daerah, kondisi itu seharusnya menjadi tanda bahwa ada hal yang perlu dievaluasi dari kebijakan maupun pelayanan publik.
“Pemerintah dan DPRD harus peka membaca tanda-tanda. Kalau persoalan yang sama terus disampaikan masyarakat, berarti kita tidak cukup hanya menyelesaikan satu kasus, tetapi harus melihat apakah ada persoalan yang lebih besar di baliknya,” kata Heri.
Heri menilai, langkah tersebut juga dapat membuat kebijakan pemerintah menjadi lebih responsif. Pemerintah tidak hanya bertindak setelah muncul tekanan publik, tetapi dapat mengambil langkah berdasarkan data, aspirasi dan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
“Yang kita dorong adalah pemerintahan yang lebih antisipatif. Jangan selalu menunggu masalah menjadi besar, tetapi bagaimana persoalan itu bisa kita identifikasi sejak awal dan dicarikan jalan keluarnya,” ujarnya.
Menurut Heri, keberhasilan pemerintah dalam menangani persoalan publik bukan hanya diukur dari seberapa cepat merespons isu yang sudah viral. Yang lebih penting adalah kemampuan mendengar, membaca situasi dan mengambil langkah sebelum masalah tersebut berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
“Kalau kita bisa mendengar lebih awal, membaca persoalannya dengan baik, kemudian mengambil langkah yang tepat, tentu banyak masalah yang bisa diselesaikan sebelum menjadi besar. Itu yang harus terus kita bangun bersama,” pungkasnya. [ADV]
