INDORAYA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyarankan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jateng untuk berangkat kerja menggunakan sepeda atau angkutan umum.
Hal ini dilakukan sebagai langkah alternatif untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) menindaklanjuti kebijakan efisiensi energi pemerintah pusat di tengah gejolak perang Timur Tengah yang mengancam krisis energi.
“Efisiensi, kita nunggu surat edaran dari pemerintah yang insyaallah tanggal 31 (Maret) nanti akan terbit,” ujar Luthfi di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Senin (30/3/2026).
Terkait efisiensi energi, Pemprov Jateng telah memiliki sejumlah program pendukung, salah satunya pengembangan desa mandiri energi yang telah berjalan di berbagai wilayah.
“Provinsi Jawa Tengah sudah mengambil langkah satu kita sudah punya namanya 2500 Desa Mandiri Energi. Itu nanti kita maksimalkan,” kata Ahmad Luthfi.
Selain itu, pihaknya juga akan mengoptimalkan peran PT Jateng Petro Energi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor energi melalui pemanfaatan gas alam.
“Kemudian yang kedua, kita juga punya BUMD namanya JTAB. JTAB itu apa? Dia menggunakan terkait dengan gas alam yang kita gunakan yang sekarang sudah kita pakai di beberapa tempat,” jelasnya.
Tak hanya itu, skema efisiensi juga menyasar pola aktivitas ASN. Salah satu opsi yang tengah dikaji ialah penggunaan moda transportasi ramah lingkungan seperti sepeda hingga transportasi umum.
“Kalau perlu besok hari tertentu semua ASN kita naik sepeda dengan seluruh Bupati Walikota. Jadi ke kantor naik sepeda,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut masih dalam tahap perhitungan, termasuk pengaturan waktu pelaksanaan.
“Setiap hari? Ya nanti di waktu masih dihitung dan yang ketiga pakai kendaraan umum. Jadi ini nanti akan kita lakukan sosialisasi, kita kaji,” lanjutnya.
Bahkan, Luthfi juga menyinggung opsi lain dalam upaya penghematan energi.
“Ya kalau perlu lari. Lari-lari pulang dan perginya” ucapnya.
Selain transportasi, opsi kerja fleksibel seperti work from home (WFH) atau bekerja dari rumah juga tengah dikaji oleh pemerintah daerah.
“WFH-nya juga sama di kaji. Begitu nanti pemerintah sudah bikin surat edaran, kita langsung (jalan),” tegasnya.
Dengan berbagai skema yang tengah disiapkan, Pemprov Jateng memastikan siap mendukung kebijakan efisiensi energi nasional, sekaligus menjaga aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
