INDORAYA – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengungkapkan sebanyak 21.542 rumah tangga di wilayahnya hingga kini belum memiliki jamban atau akses sanitasi dasar yang layak.
Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Rabu (22/4/2026).
Gus Yasin, sapaan akrabnya menegaskan, penyediaan jamban dan akses air bersih masih menjadi fokus utama Pemprov Jateng.
“Pembangunan jamban dan penyediaan akses air bersih menjadi konsentrasi kami untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Taj Yasin.
Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jateng telah membangun 5.328 unit jamban melalui program jambanisasi. Namun, angka kebutuhan yang masih tersisa menunjukkan bahwa intervensi harus terus diperkuat agar seluruh masyarakat dapat menikmati sanitasi yang layak.
“Kami mohon dukungan agar kekurangan jambanisasi sekitar 21.542 rumah ini dapat segera direalisasikan,” lanjutnya.
Menurutnya, persoalan sanitasi tidak bisa dipandang sebelah mata karena berkaitan langsung dengan berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,77 persen atau sekitar 188.533 balita.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan pihaknya telah mencatat kebutuhan jambanisasi di Jawa Tengah sebagai bagian dari aspirasi daerah yang akan diperjuangkan di tingkat pusat.
“Kami menyerap aspirasi dari Jawa Tengah, termasuk kebutuhan jambanisasi yang masih memerlukan bantuan,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan berbagai bantuan untuk Jateng. Bantuan itu meliputi dukungan dari Kementerian Sosial sebesar Rp2,76 triliun, sertifikasi halal gratis bagi 95.045 pelaku UMK senilai Rp21,8 miliar, program Baznas Rp4,08 miliar, dukungan BNPB Rp2,3 miliar, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Kementerian PPPA sebesar Rp7,95 miliar.
