INDORAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah menyelesaikan pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025.
Proses pembahasan ini dilakukan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng dan Gubernur Ahmad Luthfi. Hasil diskusi menunjukkan adanya kesepakatan untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek fisik serta memperluas jangkauan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui intervensi gizi.
Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, terjadi pergeseran signifikan dalam prioritas anggaran. Fokus utama kini diarahkan pada program strategis nasional, meliputi pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan sistem irigasi, serta perluasan cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Akibatnya, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jateng, mendapatkan tambahan anggaran cukup besar.
“Di dalam banggar kita memang tanyakan langsung adanya penambahan anggaran bagi beberapa OPD. Nah, yang dapat terbesar itu untuk sektor infrastruktur, karena perlu dikuatkan dan ditambah,” jelas Anggota Komisi C Fraksi PKS DPRD Jateng, Muhammad Afif, saat ditemui Indoraya.News belum lama ini.
Menurut Afif, dana tambahan tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana jalan serta mendukung sektor ketahanan pangan. Ia juga menambahkan bahwa anggaran akan digunakan untuk peningkatan infrastruktur desa dan pertanian.
“Anggaran infrastruktur sudah diarahkan untuk ketahanan pangan. Ini juga termasuk ke infrastruktur desa dan pertanian. Jadi alokasinya lebih ke Dinas Pekerjaan Umum. (Anggaran) bertambah ratusan miliar,” ungkapnya.
Afif menekankan bahwa DPUBMCK harus mampu menggunakan tambahan dana infrastruktur tersebut dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa dana besar ini tidak boleh disalahgunakan, melainkan wajib memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapannya dengan tambahan anggaran ini benar-benar dikucurkan, jangan sampai ada penyelewengan. Sebaiknya menggunakan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan yang bisa mensejahterakan masyarakat,” urainya.
“Kita juga ingin ekonomi Jawa Tengah kondisinya semakin membaik. Setiap kegiatan harus berdampak yang positif kepada masyarakat,” tambahnya.
Selain infrastruktur, dana dalam APBD Perubahan juga mengalami pergeseran besar ke program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap sebagai salah satu program unggulan nasional dan menerima alokasi tambahan anggaran paling besar.
Sementara itu, anggaran untuk kegiatan publikasi tidak mengalami perubahan berarti. Secara umum, Banggar DPRD Jateng menegaskan bahwa tidak terjadi lonjakan total anggaran secara keseluruhan.
“Jadi selain infrastruktur, untuk APBD paling banyak memang bergeser ke MBG,” pungkasnya.
