INDORAYA – DPRD Jawa Tengah mendorong PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah segera berbenah agar tidak terus mencatatkan kerugian. Salah satu langkah yang dinilai mendesak ialah mencari investor dan mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Dwi Yasmanto mengatakan, penyertaan modal dari APBD tidak bisa terus menjadi tumpuan bagi badan usaha milik daerah (BUMD).
“Yang pasti kalau semua BUMD kemudian berharap dan mengandalkan APBD itu sangat berat. Maka harus ada improvisasi dari BUMD bagaimana bisa menggandeng investor-investor, terutama PRPP,” ujar pria yang akrab disapa Mas Yayan di kantor DPRD Jateng, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, PRPP memiliki potensi besar karena didukung lokasi dan aset yang strategis. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pengelolaan yang profesional serta terbuka terhadap investasi.
“Secara lokasi, secara tempat itu sangat strategis. Kalau memungkinkan bisa mendapat investor yang bagus, insyaallah PRPP itu bisa berkembang lebih baik,” katanya.
Mas Yayan menilai langkah paling realistis saat ini adalah menarik investor, mengingat kemampuan APBD untuk menambah penyertaan modal masih terbatas.
“Kalau mengandalkan APBD memang jelas berat. Ya, tapi harus wajib hukumnya untuk mencari investor. Kalau penyertaan modal dari APBD kayaknya belum memungkinkan,” jelasnya.
Selain pendanaan, ia juga menilai pembenahan internal PRPP harus menjadi perhatian. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyusunan rencana bisnis yang lebih matang menjadi syarat agar perusahaan daerah tersebut mampu berkembang.
“PR-nya kinerjanya yang harus diperbaiki. Wajib investor, kemudian banyak yang harus dibenahi, termasuk SDM-nya, kemudian rencana bisnisnya itu harus dipertajam lagi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya sejumlah BUMD yang memiliki bidang usaha serupa sehingga perlu dilakukan penataan agar tidak saling tumpang tindih.
“Antar BUMD ini kadang bisnisnya hampir mirip-mirip. Ini yang perlu kita koneksikan juga biar tidak tumpang tindih,” katanya.
Menurut Mas Yayan, PRPP juga perlu dibenahi secara menyeluruh agar kembali menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus etalase pembangunan Jawa Tengah.
“Harus dirombak betul, supaya PRPP ini bisa menarik masyarakat kembali. Dulu kan PRPP ini jendela dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan akan mengevaluasi BUMD yang terus merugi. Ia bahkan menegaskan BUMD yang tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah akan dievaluasi secara serius.
“BUMD kita yang rugi sudah saya ancam untuk gulung tikar. Untuk apa kita memelihara BUMD kalau tidak menghasilkan?” tegas Luthfi usai rapat paripurna DPRD Jawa Tengah, Kamis (2/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Luthfi mencontohkan PRPP sebagai BUMD yang masih merugi.
“Contoh misalkan PRPP, rugi terus. Lah buat opo rugi duwe (punya) perusahaan? Tutup aja bikin perusahaan lain. Cuma kendalanya peraturannya yang susah,” katanya.
