INDORAYA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan terdapat Rp208,52 miliar dari dana bantuan sosial (bansos) keluarga penerima manfaat (KPM) yang tak terpakai belum dikembalikan ke negara.
Hal itu diketahui dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester II 2023. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan IHPS itu memuat sejumlah permasalahan, salah satunya uang bansos.
“Pada pemeriksaan pengelolaan pendapatan dan belanja kementerian dan lembaga, ditemukan bantuan keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi senilai Rp208,52 miliar belum dikembalikan ke kas negara,” ucap Isma dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (4/6/2024).
Selain itu, BPK juga menemukan kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp166,27 miliar dan US$153,22 ribu atau sekitar Rp2,48 miliar. Hal ini disebabkan pelaksanaan belanja modal 2022 dan semester I 2023 tidak sesuai ketentuan.
Lebih lanjut, Isma menuturkan IHPS semester II 2023 terdiri dari 651 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri dari satu LHP keuangan, 288 LHP kinerja, dan 362 LHP dengan tujuan tertentu (DTT).
Ia memaparkan IHPS itu mengungkapkan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dari 2005 hingga 2023, dengan tindak lanjut telah sesuai rekomendasi BPK sebesar 78,2 persen.
Sementara, untuk hasil pemeriksaan pada periode RPJMN 2020 hingga 2023, tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi baru mencapai 52,9 persen.
Isma menyebut dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara. Jumlahnya pun mencapai Rp136,88 triliun sejak 2005 hingga 2023.
“Atas hasil pemeriksaan 2005 hingga 2023 senilai Rp136,88 triliun di mana Rp21,87 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020-2023,” katanya.
