INDORAYA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan masih adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab, termasuk yayasan atau mitra pelaksana, yang menyalahgunakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk keuntungan pribadi.
BGN menyatakan bahwa praktik curang semacam ini perlu ditindaklanjuti secara serius dan diberikan sanksi tegas. Untuk itu, BGN telah meminta kepala daerah dan aparat penegak hukum, termasuk Kapolres di wilayah terkait, agar segera melakukan investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang teridentifikasi.
Bahkan, BGN menyebut bahwa oknum yayasan atau mitra bermasalah juga ditemukan di wilayah Jawa Tengah.
“Adalah temuan. Namanya oknum pasti ada. Mereka ingin manfaatkan program bagus ini untuk kepentingannya,” kata Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha, saat ditemui seusai Rapat Koordinasi (Rakor) MBG bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika, Semarang, Kamis (31/7/2025).
Saat dimintai keterangan lebih lanjut terkait berapa banyak laporan yang diterima mengenai pelanggaran di wilayah Jawa Tengah, Dadang enggan menyebut secara rinci daerah-daerah yang terlibat.
“Intinya memang terjadi dan ada. Tetapi tak dipungkiri lebih banyak yang bagus,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membenarkan adanya temuan yang disampaikan oleh BGN terkait mitra pelaksana yang tidak sesuai aturan di wilayahnya. Namun, ia menyerahkan penjelasan detailnya kepada pihak yang berwenang.
“Satgas [Satuan Tugas] BGN nanti yang sampaikan, bukan kita,” kata Luthfi.
Terkait dengan isu masih ditemukannya menu makanan dalam program MBG yang bermasalah, Luthfi tidak banyak berkomentar. Ia menegaskan bahwa Satgas Provinsi Jawa Tengah akan bergerak melakukan verifikasi kembali.
“Satgas provinsi akan verifikasi nanti,” tegasnya.
Sebelumnya, BGN telah menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemerataan program MBG di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun 1.542 unit dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut.
Untuk mendukung langkah tersebut, BGN telah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyiapkan lahan yang mencukupi guna mendirikan seluruh dapur gizi yang dibutuhkan.
