INDORAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons peluang PDIP merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.
Jokowi menekankan kabinet selanjutnya merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
“Ditanyakan kepada presiden terpilih, kewenangan itu hak prerogatif presiden,” kata Jokowi setelah melakukan pertemuan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024).
Sebelumnya isu PDIP kemungkinan bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran muncul menyusul rencana pertemuan Prabowo dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan Prabowo-Mega berpeluang terjadi sebelum pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.
“Pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Bapak Prabowo presiden terpilih ini hanyalah menunggu momentum hari-hari. Karena pelantikan tanggal 20 Oktober sudah di depan mata kita bersama,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).
Said mengatakan semua pihak tengah menyambut presiden terpilih untuk dilantik. Ketua Banggar DPR RI itu menyebut pertemuan Megawati dengan Prabowo akan terjadi.
“Kita semua bersiap-siap untuk menyambut presiden terpilih dilantik tanggal 20 Oktober. Dan insyaallah sebelum pelantikan, Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo,” tambahnya.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi terkait kabar rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati sebagai sinyal PDIP masuk kabinet. Puan menilai jika hal itu bisa saja terjadi.
“Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja,” kata Puan di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024).
Namun, Puan tak menjelaskan lebih lanjut mengenai kepastian PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Menurutnya, hal itu dapat diketahui setelah pertemuan tersebut terjadi.
“Nanti baru diketahui setelah pertemuan,” ujarnya.
