INDORAYA – Jumlah pedagang bakso di Jawa Tengah tercatat mencapai 17.500 orang, menjadikannya salah satu sektor usaha mikro terbesar yang berkontribusi signifikan terhadap pergerakan ekonomi kerakyatan di daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, para pedagang bakso merupakan pelaku ekonomi mikro dengan jumlah yang sangat besar dan memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan halal bihalal Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Nusantara Bersatu Jawa Tengah di Wisma Perdamaian pada Jumat (17/4/2026).
“Pedagang bakso di Jateng ini merupakan pegiat ekonomi mikro yang jumlahnya paling besar,” kata Gubernur.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pendampingan agar usaha para pedagang dapat berkembang dan naik kelas. Pendampingan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari sertifikasi halal hingga pengolahan bahan baku yang sesuai standar.
Luthfi juga menyoroti perlunya peran aktif pemerintah dalam mendorong pelaku usaha bakso agar tidak stagnan di level usaha kecil. Salah satu langkah yang didorong adalah percepatan sertifikasi halal guna meningkatkan kualitas dan daya saing usaha.
“Sertifikasi halal tidak gampang, dari mulai alat dan sebagainya, berarti dinas kita harus ikut serta, sehingga penjual bakso kita punya sertifikasi,” ujarnya.
Menurutnya, usaha bakso menjadi sektor yang mampu bertahan di tengah berbagai tantangan ekonomi. Kehadiran para pedagang bakso dinilai memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ekonomi mikro di Jawa Tengah.
“Saya senang sekali hari ini bisa berada di tengah-tengah teman-teman penjual bakso yang secara tidak langsung akan memberikan kontribusi bagi ekonomi mikro di Jawa Tengah,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Nusantara Bersatu, Lasino, mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi pedagang bakso, seperti meningkatnya persaingan usaha hingga kendala bahan baku.
Ia menambahkan, dukungan pembiayaan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kapasitas usaha, aset, dan omzet para pelaku usaha. Selain itu, kerja sama dengan kalangan akademisi juga diperlukan agar pedagang lebih siap menghadapi persaingan, terutama dalam aspek teknologi, pemasaran, dan produksi.
