INDORAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengungkap penyebab harga cabai di sejumlah daerah yang melonjak naik secara signifikan. Bahkan di beberapa kabupaten/kota harga cabai mencapai Rp120 ribu per kilogram.
Memasuki bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok naik. Cabai yang paling banyak dikeluhkan warga dengan kenaikan harga di angka Rp80 hingga 120 ribu per kilogram. Hal itu terjadi di sejumlah daerah seperti Semarang, Kendal, Brebes, dan lainnya.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, kenaikan harga cabai ini disebabkan oleh permintaan barang yang meningkat menjelang dan memasuki bulan Ramadan.
Selain itu faktor cuaca ekstrem menyebabkan sejumlah lahan di daerah penghasil cabai mengalami puso. Juga biaya atau ongkos transpotasi yang membuat distributor menaikkan harganya.
“Yang pasti (penyebab harga cabai naik) memang permintaannya banyak, jadi ketika Ramadan kebutuhannya luar biasa. Kemudian cuaca tidak mendukung dan ada beberapa daerah mengalami puso, kemudian kendala tranportasi,” katanya, Selasa (4/3/2025).
Sakina menambahkan, program gerakan menanam cabai di pekarangan rumah yang sudah digalakkan belum maksimal. Padahal gerakan ini bisa bisa alternatif bagi masyarakat di tengah mahalnya harga bahan pokok.
“Beberapa bulan lalu beberapa daaerah menyampaikan gerakan menanam cabai di pekarangan itu belum panen. Masih cabai kecil- kecil, warnanya hijau, belum siap panen,” beber dia.
Mengantisipasi gejolak ini, Pemprov Jateng terus melakukan pemantauan harga di 35 kabupaten/kota. Apabila ada daerah dengan harga yang lebih rendah akan diarahkan untuk didistribusikan ke daerah yang harganya masih tinggi.
“Tapi kami berusaha menjaganya dengan stok dari kabupaten/kota. Kita berkoordinasi ketika ada harga yang lebih rendah itu untuk bisa dikirim ke yang tinggi,” ungkap Sakina.
Selain itu, pihaknya juga menggencarkan operasi pasar murah di seluruh daerah selama bulan Ramadan ini. Hal ini juga menjadi program pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan Kantor Pos.
“Operasi pasar yang pasti dari Badan Pangan Nasional juga ada program operasi pasar di Kantor Pos. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ada gerakan pasar murah, kemudian CSR yang disalurkan ketika ada pasar murah,” tandas Sakina.
