INDORAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mengatakan bahwa kebijakan pendidikan bagi perempuan harus semakin ditegakkan. Di mana pemenuhan akses pendidikan berkualitas merupakan upaya yang harus digalakkan dari hulu ke hilir.
“Pertumbuhan pemerataan pendidikan di Jawa Tengah sudah semakin meningkat, tapi masih perlu dorongan untuk mengoptimalkannya lagi,”ungkapnya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (Jateng) menyebut, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Jateng semakin mengecil di angka 0,371 pada tahu 2022. Angka ini turun 0,006 poin dibandingkan 2021 yang mencapai 0,377.
Diketahui, data tersebut diperoleh dari penghitungan terhadap indeks perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pasar tenaga kerja. Di mana artinya, tingkat ketimpangan gender pada aspek tersebut sudah semakin terkendalikan.
Menanggapi hal tersebut, Heri menjelaskan, pemenuhan lapangan kerja bagi perempuan dan kesehatan reproduksi yang semakin meningkat, juga harus diimbangi dengan pemenuhan terhadap akses pendidikannya.
“Kesempatan kerja bagi perempuan harus berimbang dengan tingkat pendidikan yang didapat. Hal ini juga untuk meningkatkan kualitas kerja,” ucapnya.
“Dan perlu diingat bahwa kesempatan kerja bagi perempuan itu tidak selama laki-laki. Banyak perempuan yang berhenti bekerja ketika sudah berumah tangga dan memiliki anak,” imbuhnya.
Meskipun banyak yang bertahan di jenjang karier, lanjut Heri, para perempuan juga harus menghadapi peran ganda dalam hidupnya. Sebagai individu karier yang memiliki tanggung jawab di tempat kerja serta individu yang berperan aktif dalam keluarganya.
Oleh sebab itu, Heri menegaskan bahwa bekal pendidikan bagi perempuan merupakan hal wajib dan harus digalakkan. Terutama dengan peran-peran tersebut yang menuntut kematangan karakter serta keluasan pengetahuan dalam menyelesaikan beragam persoalan.
“Akses terhadap pendidikan yang berkualitas tentunya juga akan meminimalisir isu-isu mental health yang banyak dibicarakan di kalangan perempuan. Terutama menjadi bekal dalam berpikir dengan keluasan ilmunya,” paparnya.
Heri menuturkan, dalam upaya ini, perlu ada kerja sama dari pemerintah sebagai penentu kebijakan dengan para pemangku kepentingan lainnya, khususnya lembaga pendidikan untuk bisa menjangkau akses pendidikan bagi perempuan tidak hanya di kota, tetapi juga di daerah-daerah.
“Perlu kerja sama yang kuat dan massif, sehingga jangkauannya mampu menembus hingga ke daerah dalam, serta pemenuhan aspek lainnya untuk mendukung kesusesan program pendidikan berkualitas di Jawa Tengah,” pungkasnya. [Adv-Indoraya]
