INDORAYA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Heri Pudyatmoko turut menyoroti kebijakan baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait penggunaan seragam sekolah untuk siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.
Peraturan yang dicanangkan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 salah satu tujuanya yaitu untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada para peserta didik di sekolah.
Menurut Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko, penanaman nasionalisme di sekolah melalui penggunaan pakaian adat masih sebatas seremonial dan simbolis belaka. Nasionalisme belum cukup jika hanya melalui program tersebut.
Heri mengatakan, niat Kemendikbud untuk menggaungkan nasionalisme kepada peserta didik menjadi suatu langkah progesif. Namun pihaknya menilai bahwa kebijakan itu kurang esensial jika tujuannya untuk menanamkan kecintaan siswa pada tanah air.
“Saya tahu maksud Pak Nadiem bagus, Mendikbudristek ingin menanamkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia kepada anak-anak sekolah. Tapi kalau fokus programnya ke situ belum cukup. Masih jauh, belum bisa menyadarkan pentingnya nasionalisme,” tegas Heri.
Ia menambahkan, penanaman nasionalisme seharusnya lebih fokus pada tataran implementasi atau praktik dari materi pembelajaran yang ada di sekolah. Justru upaya implementatif ini lebih efektif daripada seremonial seperti upacara dan perayaan hari-hari besar.
Kesadaran akan berbangsa dan bernegara, menurut Heri, bisa diwujudkan dengan sikap kepedulian sosial, menghargai perbedan, dan menjunjung toleransi. Sehingga di masyarakat tidak ada diskriminasi akibat perbedaaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang berujung konflik.
“Justru sikap-sikap seperti itulah yang harus terus dipupuk dan didorong oleh pemerintah, melalui praktik langsung di masyarakat. Kalau tidak ya percuma, siswa hanya dapat teori, tetapi belum ada hasil nyatanya,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Heri pun mendorong pemerintah untuk bisa mengevaluasi dan mengkaji ulang program dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Ia menilai, nasionalisme dapat dimulai dari peningkatan literasi, pengenalan akan pentingnya mencintai tanah air, yang ditunjuang dengan praktik di lingkungan sosial.
Di sinilah ia menekankan pentingnya berpikir kritis dan pengetahuan berbangsa agar siswa dapat menyadari dan memahami lingkungan sekitar. Bukan membuat peserta didik untuk mematuhi aturan seperti penggunaan pakaian adat yang justru tidak tahu apa esensinya.
“Kesadaran nasionalisme harus ditanamkan sejak dini dengan mengajak peserta didik berpikir kritis dan mengenali negaranya. Sehingga naanti nanti akan berbangung persatuan bangsa, karena konflik-konflik di Indonesia yang terjadi dipicu oleh kurangnya kesadaran berbangsa,” ungkap Heri.
Selain itu, Heri mengatakan, tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini yaitu gempuran budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui internet dan media sosial. Di sini pendidikan menjadi kunci penting agar siswa tidak terpengaruh oleh arus globalisasi. Literasi digital dinilainya menjadi upaya yang harus dijalankan.
Namun ia menilai, selama ini program literasi digital yang terus digaungkan Mendikbudristek di sekolah-sekolah kurang terasa lantaran dalam praktiknya masih slogan dan imbauan. Diperlukan upaya pengawasan dan kontrol dari lingkungan sekitar, seperti guru, orang tua, maupun komunitas.
“Program literasi digital semoga tidak hanya slogan saja. Sebenarnya itu pun cukup bagus untuk membendung konten-konten dari luar seperti Korean Wave yang sedang tren saat ini. Pengawasan terhadap anak-anak harus dilakukan, dalam hal ini bisa mengajak pihak-pihak terkait agar tidak mengonsumsi konten yang negatif dan menjauhkan dari nilai-nilai nasonalisme,” pungas Heri. (Advertorial-Indoraya)
